JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Vivi Yulaswati, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan reformasi pupuk demi membantu petani. Menurutnya, banyak studi yang menunjukkan bahwa kebijakan pupuk yang berlaku saat ini memiliki dampak negatif, khususnya terhadap kesehatan tanah. Dalam acara yang digelar untuk membahas *Sustainable Development Goals* (SDGs) Annual Conference 2024 di Jakarta pada hari Selasa, Vivi menegaskan pentingnya mengganti metode bertani dari cara tradisional atau *business as usual* menjadi pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini karena digunakan metode saat ini justru mengurangi kesehatan, daya tahan, dan kemampuan lahan pertanian dalam menyerap emisi. Vivi mencatat bahwa Indonesia berupaya mengurangi emisi, tetapi di sisi lain masih menerapkan cara-cara yang menghasilkan emisi dalam produksi pangan. Oleh karena itu, reformasi pupuk menjadi langkah yang diambil untuk memastikan bahwa penggunaan pupuk oleh petani tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Reformasi ini mencakup pengenalan pupuk organik sebagai pilihan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, reformasi pupuk ini akan diiringi dengan diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Vivi juga menyampaikan bahwa SDGs berfungsi sebagai platform kolaborasi yang mencakup pemerintah, sektor swasta, filantropi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai kolaborasi untuk mencapai tujuan SDGs tidak hanya dapat dilakukan oleh Bappenas, tetapi juga oleh kementerian lain, universitas, dan pemerintah daerah. Vivi mendorong semua pihak terlibat untuk bergerak dalam enam tahun ke depan agar kolaborasi dapat diimplementasikan secara nyata. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya untuk lebih banyak tindakan konkret daripada sekadar teori, dengan menyebut periode tersebut sebagai *decade of action*. Sebagai dukungan, terdapat sekitar 400 contoh dalam *repository* pembelajaran yang berguna untuk memperluas jaringan dan meningkatkan skala kolaborasi tersebut. Sementara itu, Agus Kardinan, Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan bahwa penggunaan pupuk organik dapat membantu memulihkan lahan pertanian yang kualitas bahan organiknya menurun. Ia menyoroti bahwa penggunaan pupuk sintetis secara berlebihan dalam jangka waktu lama telah menyebabkan degradasi kualitas lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini juga mengakibatkan penurunan jumlah mikroorganisme tanah, yang membuat tanah menjadi keras dan rusak. Agus mengingatkan bahwa sementara pupuk sintesis hanya memberikan nutrisi bagi tanaman, pupuk organik berperan memberikan nutrisi pada tanah itu sendiri. Ia mencatat bahwa sekitar 60 persen lahan pertanian kering di Jawa memiliki kandungan bahan organik yang kurang dari 1 persen. Untuk keseluruhan Indonesia, sebanyak 65 persen lahan pertanian memiliki kandungan bahan organik di bawah 2 persen, sementara hanya 29 persen lahan pertanian memiliki kandungan bahan organik antara 2 hingga 3 persen dan hanya 6 persen yang memiliki lebih dari 3 persen. Penurunan kandungan bahan organik ini diakibatkan oleh penggunaan pupuk sintetis yang meningkat. Data dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2022, pemakaian pupuk di Indonesia mencapai sekitar 10-11 juta ton per tahun. Tipe pupuk yang paling banyak digunakan adalah urea, SP-36, ZA, dan NPK, di mana pemakaian pupuk organik mencakup hanya sekitar 5 persen dari total penggunaan pupuk. ANTARA