JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemisahan fungsi intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri dianggap sangat penting oleh Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI). Menurutnya, dengan kompleksitas berbagai ancaman yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, langkah ini menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindakan intelijen. Rizal dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta menegaskan bahwa pemisahan kedua fungsi tersebut sangat diperlukan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemberian kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri agar dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Ia merasa bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki tantangan yang signifikan. Ada tiga aspek kunci yang perlu diawasi dalam konteks intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, ia mencatat bahwa di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen seringkali dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, Rizal menekankan bahwa transparansi dalam proses pengawasan merupakan elemen penting untuk mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, perspektif lain disampaikan oleh Muhammad Haripin, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menekankan bahwa penguatan fungsi BADAN Intelijen Negara sebagai koordinator intelijen nasional menjadi hal yang sangat mendesak, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang intelijen. Dalam realisasinya, Haripin menunjukkan bahwa peran BIN sebagai koordinator belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, dan hal ini sering disebabkan oleh adanya ego sektoral antar lembaga yang memiliki fungsi intelijen masing-masing. Penguatan serta penegasan peran BIN dalam kapasitasnya sebagai koordinator intelijen dinilai perlu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Mengenai pengembangan sumber daya manusia, Haripin mencatat bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami perbaikan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, penyusunan kurikulum yang relevan, serta pengajar yang berasal dari kalangan sipil dan para peneliti. Namun, peneliti dari BRIN ini juga mengakui bahwa format pendidikan yang ideal untuk intelijen masih perlu dirumuskan lebih baik, terutama untuk mencegah terjadinya politisasi di dalam lembaga BIN. Haripin menyoroti bahwa tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN saat ini adalah kekosongan regulasi yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, dan kompleksitas dari ancaman yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang baik dalam rangka meminimalkan konflik kepentingan, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran di BIN. Aspek-aksep ini menjadi sangat krusial dalam menciptakan lembaga intelijen yang lebih transparan dan bertanggung jawab. ANTARA