MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama, Papua Barat, Sarah Silambi, mengingatkan pentingnya peran aktif pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Wasior pada hari Selasa, Sarah menekankan bahwa semua pejabat dan pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik yang tepat dan positif kepada masyarakat. Ia mencatat bahwa suasana kontestasi Pilkada di Teluk Wondama semakin memanas, sehingga memerlukan kolaborasi semua elemen, baik pemerintah, anggota dewan, maupun aparat keamanan, untuk memperkuat solidaritas dan kerukunan antar warga. Sarah juga menegaskan bahwa Pilkada harus dijaga agar tidak menyebabkan perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik yang ada. Lebih lanjut, ia berharap agar perhelatan Pilkada 2024 dapat berlangsung dalam suasana yang penuh keceriaan dan kedamaian, layaknya sebuah pesta yang merayakan demokrasi. “Masyarakat diharapkan menyambut pesta demokrasi itu dengan sukacita, bukan dengan ketegangan dan saling curiga,” ujarnya. Sarah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Teluk Wondama, yang dikenal sebagai tanah peradaban orang Papua, harus menjadi contoh dalam hal kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik. Ia menyerukan agar sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama, Adrian Worengga, juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah Teluk Wondama sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024. Adrian menekankan bahwa semua penyelenggara Pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan dapat menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan sehingga pemilihan pemimpin daerah berjalan dengan integritas. DAP Daerah Teluk Wondama juga menekankan netralitas mereka meskipun ada dua bakal calon dari komunitas adat yang telah meminta izin kepada dewan adat. “Kami ingin menunjukkan bahwa dewan adat bersikap netral dan berharap semua penyelenggara mematuhi aturan yang berlaku,” tambahnya. ANTARA