MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Pendidikan, melaporkan terdapat 140 ribu anak yang tidak bersekolah di sejumlah 24 kabupaten dan kota. Data ini adalah hasil dari konsolidasi yang dilakukan dengan informasi yang ada di masing-masing daerah. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Arfan Tahir, menyatakan bahwa hingga tanggal 7 Oktober 2024, sebanyak 18.181 anak dari total tersebut telah teridentifikasi, dengan 5.573 anak di antaranya sedang dalam proses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak bersekolah, Cabang Dinas Pendidikan telah melaksanakan program *Satu ATS (Anak Tidak Sekolah) Satu Guru*. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Kerja sama antara Dinas Pendidikan Sulsel, UNICEF, serta pemerintah setempat terus diperkuat untuk menyelesaikan isu anak tidak bersekolah. Dari upaya yang telah dilakukan, Arfan Tahir menyebut bahwa sebanyak 3.136 anak telah kembali bersekolah. Namun, terdapat pula 2.437 orang yang terpaksa lepas dari pendidikan, disebabkan oleh faktor seperti meninggalnya orang tua, pernikahan dini, atau berpindah tempat tinggal. Dalam hal ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya segera menangani fenomena anak-anak yang tidak bersekolah. Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah secara signifikan. "Data tersebut harus diperbarui untuk memastikan anak-anak yang telah menikah tetap memiliki akses pendidikan melalui program paket A, B, atau C," ungkapnya. Ia juga menekankan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap 18 ribu anak yang telah terkonfirmasi untuk memastikan niat mereka kembali bersekolah. Prof Zudan menyerukan agar setiap kepala sekolah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berperan sebagai orang tua asuh. Konsep ini diharapkan dapat membantu anak-anak yang terhalang untuk melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan finansial. Selain itu, Zudan juga mengingatkan perlunya mencari solusi atas permasalahan yang menyangkut akses pendidikan. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur, terdapat anak-anak yang harus berjalan hingga 1,5 jam untuk mencapai sekolah mereka, yang menunjukkan perlunya penyediaan transportasi sekolah. "Di Sulsel, saya ingat ada sekolah di Luwu Utara yang memberikan angkutan gratis untuk sekitar 10 siswa, ini bisa menjadi inspirasi. Dinas Pendidikan seharusnya memetakan semua faktor yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah," katanya. Prof Zudan menekankan pentingnya upaya kolaboratif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi generasi masa depan. "Langkah ini diambil untuk memastikan setiap anak di Sulsel mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak," tutupnya. ANTARA