PALEMBANG –
**Borneonews - Baturaja**, Jejak Bumi Indonesia (JBI) yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, telah melaksanakan penanaman sebanyak 200 ribu bibit pohon produktif. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penghijauan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Selatan. Ketua Lembaga Lingkungan Hidup JBI OKU, Hendra Setyawan, menyampaikan bahwa gerakan tanam pohon ini difokuskan pada pengurangan lahan kritis yang ada di kawasan Sumsel. Kegiatan penanaman ini melibatkan partisipasi masyarakat yang dibina oleh JBI, dan dilakukan di beberapa daerah seperti OKU, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, dan Musirawas. Bibit yang ditanam beragam, termasuk jenis-jenis tanaman yang memiliki potensi ekonomi dan ekologis tinggi, seperti alpukat, durian, aren, nangka, pala, petai, jengkol, cempedak, kelor, jambu kristal, pinang, kelengkeng, dan mangga. Hendra menegaskan bahwa pilihan bibit ini sangat strategis karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Program rehabilitasi hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu agenda utama bagi Jejak Bumi Indonesia. Pelaksanaan gerakan menanam pohon ini bertujuan untuk menyelamatkan lahan kritis agar bisa kembali produktif dan melestarikan kawasan hutan lindung serta DAS agar tetap terjaga kelestariannya. Lebih lanjut, Hendra mencatat bahwa sejak tahun 2015, Jejak Bumi Indonesia telah menanam lebih dari 10 juta pohon di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dengan target hingga tahun 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan kedepannya Bumi Sriwijaya akan lebih hijau dan lestari, serta mampu mengurangi risiko bencana alam akibat kondisi lahan yang kritis. Dengan adanya penghijauan, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang sering melanda daerah-daerah tertentu, terutama di Kabupaten OKU. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 70,096.51 hektare kawasan hutan di Kabupaten OKU, namun 64,657.89 hektare di antaranya tercatat sebagai lahan kritis disebabkan oleh perambahan ilegal. Praktik perambahan hutan ini umumnya dilakukan oleh individu-individu yang mengalihkan fungsi lahan tersebut menjadi kebun kopi dan kebun sawit, yang tidak memiliki daya serap air yang memadai. Hendra menambahkan, alih fungsi lahan ini tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga meningkatkan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor, terutama di sepanjang bantaran sungai. ANTARA