JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga kestabilan perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan selama sepuluh tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta. Sri Mulyani menyatakan, "Di tengah begitu banyak gejolak yang bersifat luar biasa, Indonesia selama sepuluh tahun ini relatif bisa menjaga." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola ekonomi meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu prestasi yang patut dicatat adalah upaya Indonesia dalam mempercepat konsolidasi fiskal setelah pandemi COVID-19. Defisit anggaran berhasil ditekan ke bawah 3 persen dalam waktu dua tahun, sekaligus mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara pascapandemi. Menurut penjelasan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga berkat perhatian pemerintah terhadap program pembangunan yang berfokus pada infrastruktur dan pengembangan *human capital*. Pembangunan infrastruktur, khususnya, menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran secara berkelanjutan. Pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp157,4 triliun. Pada tahun ini, menjelang akhir periode kepemimpinannya, pagu anggaran untuk infrastruktur meningkat menjadi Rp423,4 triliun. Investasi dalam infrastruktur ini telah memberikan berbagai hasil yang nyata, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, jalur kereta api, bandara, serta infrastruktur pendidikan, bendungan, pelabuhan, dan keperluan infrastruktur digital. Sri Mulyani menegaskan that pembangunan infrastruktur adalah salah satu pilar utama bagi fondasi ekonomi, demi mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan *human capital*, yang tercermin dalam komitmen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, anggaran untuk pendidikan harus memenuhi 20 persen dari total belanja APBN. Dalam hal ini, anggaran pendidikan terus meningkat dari Rp353,4 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp665,02 triliun pada tahun 2024. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program dukungan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Anggaran untuk perlinsos juga dialokasikan sebagai bantalan bagi masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan sosial yang responsif dan fleksibel, misalnya bantuan terhadap kebutuhan pokok seperti ayam dan telur saat terjadi fenomena El Nino. Anggaran kesehatan yang disediakan juga bertujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu program yang diberdayakan adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), yang telah dimanfaatkan oleh 96,6 juta penerima di seluruh Indonesia. "Itulah fondasi yang dibangun dalam sepuluh tahun, di mana fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN menjadi sakit atau runtuh," ungkap Sri Mulyani, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan. ANTARA