JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Reformasi dalam pasar input pertanian dinilai sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS) menyatakan bahwa adopsi pasar input yang lebih terbuka dan kompetitif dapat menjadi faktor kunci yang mendukung ketahanan pangan nasional. Menurut Aditya Alta, Kepala Riset CIPS, akses yang lebih baik ke pasar input dapat menstimulus inovasi, menurunkan harga bahan input, dan membangun mekanisme pasar yang lebih inklusif. Penting juga untuk memprioritaskan penggunaan pupuk organik dan bahan rahmat lingkungan dalam kebijakan pertanian agar dampak negatif terhadap kualitas tanah dapat diminimalisasi, sekaligus mendukung keberlanjutan kebijakan input pertanian. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, biaya serta mekanisme dalam penyediaan input pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida sangat krusial. Biaya input pertanian berkontribusi antara 16-26 persen dari total biaya produksi per hektar, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja yang mencapai 40-60 persen. Meski kontribusi biaya input tidak bisa dianggap remeh, perluasan pasar input pertanian menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Saat ini, subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Pemerintah melalui Pupuk Indonesia menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani yang terdaftar dalam kelompok tani, terutama bagi mereka yang mengelola lahan hingga maksimal 0,5 hektar. Namun, penerapan kebijakan ini juga menemui berbagai tantangan, mulai dari panjangnya prosedur administrasi pengajuan hingga distribusi yang lambat. Akibatnya, banyak petani mengalami keterlambatan dalam menerima pupuk bersubsidi, dan terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Mekanisme Kartu Tani yang dirancang untuk memodernisasi distribusi pupuk bersubsidi baru dimanfaatkan oleh 8,63 persen petani, bahkan setelah tiga tahun pelaksanaannya. Pengenalan iPubers sebagai langkah untuk memperbaiki masalah berkaitan dengan pupuk bersubsidi merupakan upaya positif. Namun, keberhasilan dan manfaat dari inisiatif ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Tidak hanya dalam penyediaan pupuk, program bantuan benih juga dihadapkan pada berbagai masalah. Rendahnya adopsi terhadap benih unggul untuk meningkatkan produktivitas pertanian menunjukkan adanya kekurangan dalam kebijakan input yang ada saat ini. Menurut Aditya, reformasi dalam bidang ini sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk membangun ekosistem yang mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang. Aditya menyatakan bahwa langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi distorsi pasar dan memastikan akses terhadap input pertanian yang lebih inklusif bagi seluruh petani. Menghadapi tantangan perubahan iklim dan peningkatan permintaan pangan, Indonesia diharapkan mendorong inovasi serta riset untuk menciptakan kebijakan input pertanian yang berkelanjutan. ANTARA