JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Republik Indonesia sedang berupaya untuk memperbaiki proses transformasi digital seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menekankan pentingnya pembenahan mindset masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka mengadopsi teknologi digital secara maksimal. Di dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh GPR TV mengenai 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Nezar menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 27 ribu aplikasi dan situs web yang dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, keberadaan ribuan aplikasi tersebut belum mencerminkan transformasi digital yang komprehensif. Menurutnya, transformasi digital seharusnya lebih dari sekadar menciptakan situs. Fokus utama dari transformasi digital adalah mengubah cara kerja masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik. Wakil Menteri juga memberi penekanan pada sejumlah pencapaian yang telah diperoleh pemerintah dalam perjalanan transformasi digital, khususnya di sektor kesehatan. Data kesehatan kini telah berhasil disinkronkan dan didigitalisasi melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah juga dianggap cukup untuk membimbing proses transformasi ini, agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nezar menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menyediakan akses terhadap teknologi modern bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa meskipun teknologi yang digunakan cukup canggih, alangkah baiknya jika prosesnya tidak dibuat rumit. Contoh yang diberikan adalah tentang pengolahan data yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan dalam urusan administrasi seperti pembuatan KTP atau akta kelahiran. Selain itu, program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka semangat mempermudah layanan publik. Wamenkominfo menjelaskan bahwa rilis terbatas terkait program ini telah dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan adanya SPBE, diharapkan proses pembuatan KTP dan akta kelahiran akan menjadi lebih mudah dan dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Nezar menekankan bahwa transformasi digital yang telah dilaksanakan dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo bukanlah sebuah hal yang instan, melainkan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan akan terus berlanjut pada pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. “Transformasi digital ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam,” jelasnya mengakhiri penjelasan. ANTARA