JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memberikan tanggapan mengenai kabar yang menyebutkan dirinya akan bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Dalam pernyataannya, Anas menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi tersebut dan saat ini lebih memilih untuk fokus menyelesaikan berbagai tugas di kementerian yang dipimpinnya. Anas yang merupakan mantan Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, "Saya sendiri tidak tahu. Fokus kami sekarang adalah bekerja, karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan yang menjumpainya di Jakarta pada hari Selasa. Menurut Anas, pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai pengisian nama-nama menteri pada pemerintah baru adalah partai politik serta calon presiden terpilih dalam Pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto. "Itu yang tahu beliau-beliau, termasuk partai dan [calon] presiden terpilih," imbuhnya. Kabar lain menyebutkan bahwa Prabowo telah menyiapkan dua kursi menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) jika partai tersebut memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Namun, hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengambil keputusan apakah mereka akan berpartisipasi di dalam atau di luar kabinet mendatang. Dua pejabat tinggi dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo, melontarkan nama-nama yang mungkin akan mendapatkan kursi kementerian tersebut, yakni Anas dan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, belum memberikan kepastian mengenai penempatan mereka di kabinet Prabowo. Dia hanya berharap bahwa Prabowo dapat membentuk sebuah kabinet yang efisien dan mampu membangkitkan optimisme di kalangan masyarakat. Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Menteri PANRB dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, setelah dilantik pada tanggal 7 September 2022. Sebelum mengemban tugas sebagai Menteri, Anas pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhitung sejak 13 Januari 2022. Pakar dalam bidang pemerintahan ini juga memiliki pengalaman sebagai Bupati Banyuwangi yang menjabat selama dua periode, yaitu dari tahun 2010 hingga 2015 dan dari tahun 2016 hingga 2021. Lebih jauh lagi, pria yang lahir pada 6 Agustus 1973 ini juga terdaftar sebagai mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). ANTARA