JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari memberikan penilaian bahwa pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan sangat berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data pemilih. Langkah ini diharapkan dapat mengeliminasi masalah keberulangan data, atau yang lebih dikenal sebagai *data redundant*. Dalam konteks ini, Kharis menjelaskan bahwa digitalisasi mampu mencegah terjadinya pengulangan data, dengan cara melakukan penyaringan yang efektif. Hal ini akan memungkinkan penyusunan data pemilih yang lebih tepat dan akurat. Dalam sebuah webinar yang bertajuk "Digitalisasi Pilkada: Tantangan dan Peluang bagi Demokrasi", Kharis menekankan pentingnya aspek tersebut. Selain mengatasi masalah data ganda, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut menambahkan bahwa digitalisasi juga akan mengurangi kemungkinan seorang pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Kharis yakin bahwa dengan menerapkan digitalisasi dalam administrasi Pilkada 2024, hasil pemilihan akan menjadi lebih?? dan dapat dipertanggungjawabkan. "Digitalisasi pilkada ini berpengaruh pada tingkat atau kualitas pelaksanaan pilkada," ungkap Kharis lebih lanjut. Pada Rabu, 25 September, dilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pilkada 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, menegaskan bahwa Sirekap akan kembali diterapkan dalam pilkada mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa KPU bersama para pengembang telah melakukan serangkaian perbaikan sistem yang signifikan dalam hal komputasi. "Mengenai kapasitas *traffic* Sirekap, kami berharap bandwidth yang tersedia lebih luas, sehingga pengelolaan *traffic* juga lebih baik. Selain itu, kami telah meningkatkan kemampuan pembacaan Sirekap, yang berdampak positif pada akurasinya," jelas Idham. Lebih dari itu, ia juga mengungkapkan bahwa simulasi penggunaan Sirekap telah dilakukan di dua lokasi, yaitu Kota Depok di Jawa Barat dan Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan. "Tingkat akurasinya mencapai lebih dari 99 persen. Kami percaya bahwa ke depan langkah ini akan lebih baik, dan kami akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat," imbuhnya. Idham juga menjelaskan bahwa data yang akan ditampilkan melalui Sirekap berasal dari formulir yang dihasilkan oleh penyelenggara secara berjenjang, mencakup Model C.Hasil, Model D.Hasil-KWK, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, KPU menyatakan kepercayaan diri bahwa permasalahan yang pernah muncul dengan Sirekap pada Pemilu sebelumnya tidak akan terulang pada Pilkada 2024. ANTARA