JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta** Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kritik yang diterimanya, baik dari masyarakat ataupun lembaga, merupakan hal yang positif dan dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai calon pemimpin. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai kontribusi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang menyatakan bahwa semua pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum sepenuhnya menguasai isu-isu krusial di Jakarta. Dalam menanggapi hal tersebut, Pramono mengatakan, "Tidak apa-apa. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, kritik adalah hal yang sangat dibutuhkan. Semakin banyak kritik yang saya dapatkan, semakin baik." Pramono juga mengharapkan agar kritik tidak hanya datang dari LBH Jakarta, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat lainnya. Menurutnya, hal ini penting untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada para calon pemimpin. Lebih lanjut, Pramono menyatakan, “Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan jawaban konkret terhadap pertanyaan dari berbagai lembaga dan bisa mengimplementasikannya di lapangan.” Pernyataan ini mencerminkan harapannya agar ke depan, para pemimpin dapat lebih responsif terhadap kritik yang disampaikan. Dalam kesempatan sebelumnya, LBH Jakarta memberikan analisis bahwa pasangan calon lain juga tidak menyajikan solusi konkret terkait isu-isu yang ada di Jakarta dalam debat perdana yang berlangsung pada Minggu malam, dengan tema "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global." Mereka menilai bahwa visi dan misi yang disampaikan cenderung bersifat *jargon* dan lebih berorientasi pada peningkatan elektabilitas semata. Pramono Anung dan calon wakilnya, Rano Karno, dalam debat tersebut memperkenalkan visi-misi serta program kerja yang diberi nama "Jakarta Menyala." Program ini mencakup serangkaian acara seperti Benyamin S Awards serta integrasi sistem JAKI yang dirancang untuk memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, Pramono berkomitmen untuk menyelenggarakan bursa kerja setiap tiga bulan di setiap kecamatan, memberikan pelatihan bersertifikat, serta menyediakan lowongan kerja terintegrasi melalui JAKI. Ia juga menekankan pentingnya konsep *work from anywhere* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta. Pramono berencana untuk menyediakan layanan penitipan anak di wilayah kerja dan pusat perkantoran. Dalam bidang pendidikan, Pramono memperhatikan masalah anak putus sekolah serta ketimpangan penghasilan bagi para guru honorer. Sebagai solusinya, ia berencana untuk mewujudkan wajib belajar selama 12 tahun, menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lulus kuliah. Selain itu, ia juga akan memperkenalkan pelatihan untuk guru penyandang disabilitas, serta memberikan beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3. Pramono tidak ketinggalan dalam membahas isu kesehatan di Jakarta. Ia berpromise akan menyediakan layanan psikolog dengan saluran langsung 24 jam, memperpendek waktu antrean untuk peserta BPJS, serta menambah fasilitas kesehatan. Di kawasan Kepulauan Seribu, ia juga merencanakan untuk menghadirkan Rumah Sakit Apung, kapal ambulans, dan helikopter ambulans demi meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. ANTARA