JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa gelaran Forum *Marine Spatial Planning* (MSP) ke-6 yang berlangsung di Bali pada 8-11 Oktober ini, menjadi platform penting untuk bertukar ide serta memperkuat perencanaan tata ruang maritim yang berkelanjutan. Dalam sesi jumpa pers di Badung, Trenggono menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mendiskusikan dan berbagi rekomendasi yang konkret mengenai sinergi antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan. Hal ini penting, terutama di tengah tantangan pengelolaan sumber daya laut yang semakin kompleks. Forum MSP ke-6 ini menandai acara pertama di kawasan Asia yang membahas tiga tema utama. Tema-tema tersebut mencakup pemutakhiran peta jalan MSP, perlindungan serta pemulihan ekosistem laut, perubahan iklim, dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara ekosistem dan pengembangan ekonomi. Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di KKP, menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengelola wilayah maritim dengan memperhatikan aspek ekologi yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa hasil dari forum ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya laut yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil bagi semua pihak. Forum ini dihadiri oleh 115 peserta dari 51 negara, yang mencakup beragam kalangan, mulai dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga pelaku usaha sektor swasta. Diharapkan, diskusi yang terjadi di forum ini akan menghasilkan rekomendasi yang signifikan bagi penguatan perencanaan ruang laut yang berkaitan dengan tiga pilar tematik yang diusung. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO dan Direktorat Jenderal Urusan Maritim dan Perikanan Komisi Eropa. Diharapkan kolaborasi ini mampu melahirkan solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor maritim saat ini. Kepala Unit DG MARE, Felix Linemann, menegaskan pula bahwa forum ini merupakan wadah pertukaran informasi dan penyatuan inisiatif dalam pengelolaan sektor maritim. Hal ini sejalan dengan regulasi yang ada di Uni Eropa, yang mewajibkan setiap anggota negara untuk memiliki rencana tata ruang kelautan yang jelas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kebijakan Kelautan dan Koordinasi Regional UNESCO-IOC, Julian Barbière, menyampaikan bahwa forum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan penelitian mengenai tata ruang laut serta mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi yang kuat untuk menghadapi tantangan maritim yang kompleks di masa kini. ANTARA