JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memberikan dukungan terhadap usulan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Langkah ini dianggap sejalan dengan kebijakan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah *backlog* perumahan rakyat di masa mendatang. Dalam pernyataannya pada sebuah acara di Jakarta, Sekretaris Jenderal Gapensi, La Ode Safiul Akbar, mengungkapkan bahwa sejak tahun 1978, pengelolaan bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian yang berdiri sendiri. Namun, selama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), fungsi tersebut digabung ke dalam kementerian yang sama dengan pekerjaan umum di bawah nama PUPR. La Ode menekankan bahwa dengan adanya fokus baru dalam pembangunan infrastruktur yang diusung oleh pemerintahan Prabowo, yang menekankan peningkatan kualitas dan daya saing manusia secara inklusif dan berkelanjutan, pemisahan kedua kementerian tersebut menjadi hal yang sangat wajar. Menurutnya, rumah adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Menyangkut kinerja Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono, La Ode menilai bahwa hal ini bisa dijadikan contoh bagi kementerian lain. Ia mengapresiasi kecepatan penyerapan anggaran dalam dua bidang utama pembangunan infrastruktur. Bidang pertama adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, energi, dan bendungan. Sementara bidang kedua fokus pada memenuhi kebutuhan layanan dasar, seperti penyediaan air bersih, jalan, jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Pembangunan infrastruktur selama kepemimpinan Basuki juga bertujuan untuk meningkatkan *global competitiveness index*. Meskipun belum terjadi lonjakan signifikan, usaha yang dilakukan telah berhasil meningkatkan posisi Indonesia dari peringkat 54 ke 51 di dunia, yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi di tengah tantangan persaingan global yang semakin ketat. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menargetkan pembangunan tiga juta rumah, dengan rincian masing-masing satu juta unit di kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar yang ditawarkan bersama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal dengan nama Strategi Transformasi Bangsa. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Poin penting dari strategi tersebut termasuk penyediaan gizi yang baik untuk semua anak di Indonesia. Mengacu pada rencana ini, La Ode berpendapat bahwa Kementerian PU perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung daya saing manusia, mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi kerakyatan. Ia menjelaskan bahwa untuk infrastruktur konektivitas, prioritasnya adalah menyelesaikan proyek besar yang hampir mencapai tujuannya. Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan fokus pada pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang dengan upaya mengatasi *backlog* yang mencapai 12,7 juta rumah. Fokus ini tidak hanya ditujukan bagi keluarga yang belum memiliki rumah, tetapi juga untuk memenuhi permintaan yang meningkat. La Ode menegaskan bahwa target tiga juta rumah yang akan dibangun oleh pemerintahan Prabowo adalah angka yang realistis dan harus menjadi prioritas utama untuk segera direalisasikan. Diharapkan, dengan pemisahan kedua kementerian ini, tujuan transformasi bangsa dapat tercapai lebih efektif. Kementerian PU diharapkan menunjukkan profesionalisme, dengan penilaian berbasis *key performance index* (KPI) yang menitikberatkan pada pengelolaan anggaran dan efisiensi kerja. Lebih lanjut, La Ode menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum perlu mandiri dalam pembiayaannya dari sumber-sumber nasional, agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung sebagai sumber ekonomi baru. Di sisi lain, Kementerian Perumahan Rakyat dituntut untuk mengelola anggaran sebesar Rp53 triliun yang telah disetujui dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kementerian harus dapat memaksimalkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra kerja. La Ode juga menekankan pentingnya mendesain sistem insentif melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya, serta menjalin kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar tiga juta rumah yang dibangun setiap tahun dapat diakses oleh rakyat dengan cara yang lebih terjangkau. ANTARA