JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Jaleswari Pramodhawardani, mengemukakan bahwa reformasi dalam sektor pertahanan seharusnya tetap menjadi fokus utama bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Pramodhawardani menjelaskan bahwa reformasi pertahanan mencakup sejumlah aspek penting. Di antara hal-hal tersebut adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pertahanan, penyusunan rencana strategis yang cermat terutama untuk kelanjutan penguatan kekuatan pokok minimum (MEF), revisi pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), penegakan kendali sipil atas militer, serta pengembangan profesionalisme di kalangan prajurit TNI. Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Lab 45 mengenai modernisasi TNI di Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu lalu, Jaleswari menegaskan bahwa agenda reformasi tersebut harus dilaksanakan dengan tegas. Transformasi dalam sektor pertahanan harus tetap menjadi agenda prioritas di sektor ini. Jaleswari menjelaskan bahwa selama ini anggaran untuk pertahanan tidak pernah mencapai satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, sejumlah program mendesak yang harus segera direalisasikan, seperti modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan peningkatan kesejahteraan prajurit, memerlukan biaya yang signifikan. Dia menegaskan bahwa kekuatan pertahanan yang solid merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas di berbagai sektor. "Kenaikan anggaran pertahanan itu mau tidak mau harus dilakukan," ungkapnya. Kemudian, menyangkut kelanjutan MEF, ia menyatakan bahwa pemerintah mendatang harus merancang rencana jangka panjang untuk membangun kekuatan tiga matra TNI. MEF sebagai tolak ukur untuk pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI akan berakhir pada akhir 2024, di mana pencapaian MEF saat ini berada pada kisaran 70 persen. "MEF ke depan itu akan seperti apa? Karena kita tahu bahwa itu menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan terkait dengan pencapaian target yang telah direncanakan oleh TNI," ujar Jaleswari. Berkenaan dengan revisi UU TNI, Jaleswari menyampaikan bahwa Lab 45 mendukung upaya tersebut, namun menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap butir revisi dapat memperkuat TNI, terutama dalam menanggapi tantangan dan dinamika yang berkembang di tingkat global. "RUU TNI setidaknya harus memenuhi persyaratan. Apakah itu mampu menanggapi tantangan global saat ini, apakah itu menjadikan TNI lebih profesional, efektif, dan efisien. Persyaratan-peryaratan tersebut harus dipenuhi, tidak bisa hanya mengubah 1–2 pasal secara sembarangan," tegasnya. Dalam konteks kendali sipil atas militer, Jaleswari menyebut hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan profesionalisme di lingkungan TNI. Ia menekankan bahwa kendali sipil yang efektif adalah salah satu wujud dari profesionalisme, yang sekaligus harus didukung oleh pembiayaan dari negara. "TNI yang dibiayai negara harus terjamin kesejahteraannya," ujarnya. Dengan demikian, peningkatan anggaran pertahanan merupakan hal yang mutlak jika ingin meningkatkan profesionalisme di kalangan prajurit TNI. Jaleswari juga menekankan bahwa profesionalisme prajurit tidak hanya bergantung pada kesejahteraan, tetapi juga pada pendidikan, keterampilan, serta kompetensi lainnya. Selain itu, dalam kaitannya dengan profesionalisme, Jaleswari menyampaikan keprihatinannya terhadap tren promosi, mutasi, dan rotasi sejumlah perwira TNI dalam beberapa tahun terakhir. Dia menekankan pentingnya menghindari pertimbangan kedekatan personal sebagai satu-satunya dasar untuk promosi. "Pertimbangan kedekatan personal seharusnya bukan menjadi alasan utama dalam promosi perwira TNI," tegasnya. Hasil kajian Lab 45 menunjukkan bahwa faktor kedekatan yang kuat sering kali muncul dalam promosi jabatan perwira TNI. Data yang disajikan menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih mendominasi dalam promosi di lingkungan TNI Angkatan Darat, diikuti oleh TNI Angkatan Udara, sementara paling sedikit terjadi di TNI Angkatan Laut. Jaleswari memperingatkan bahwa jika promosi mengabaikan pertimbangan profesional, hal tersebut bisa melemahkan struktur organisasi TNI. "Itu akan merusak sistem, merusak organisasi, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan TNI," imbuhnya. ANTARA