JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengemukakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja. Mereka akan bertugas di berbagai satuan pelayanan yang telah dirancang dalam program tersebut. Dadan menjelaskan bahwa jika menggunakan peralatan masak tradisional, dibutuhkan sekitar 45 hingga 46 orang untuk setiap unit pelayanan. Dengan asumsi ini, maka akan tercipta peluang kerja baru bagi 1,5 juta individu yang terkait dengan sekitar 30 ribu satuan pelayanan yang direncanakan. Dia menekankan bahwa satuan pelayanan ini berbeda dari sekadar dapur umum. Operasional di setiap satuan tidak hanya meliputi kegiatan memasak, tetapi juga mengelola produk pertanian lokal. Selain itu, setiap satuan pelayanan akan memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengolahan makanan. "Dari sini, kami lebih suka menyebutnya sebagai satuan pelayanan, bukan sekadar dapur," ujar Dadan. Masyarakat lokal akan menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja di satuan pelayanan ini, yang melibatkan berbagai kelompok seperti ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan bapak-bapak. Selain itu, program ini juga akan melibatkan petani lokal yang menyuplai bahan makanan untuk satuan pelayanan, sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas dalam ekosistem lokal. Dadan menambahkan bahwa pihaknya menargetkan tercapainya 30 ribu satuan pelayanan ini paling lambat pada 2027, meskipun ada kemungkinan pencapaian lebih cepat. skema penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan saran dari peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian. Ia menyarankan agar program MBG dirancang untuk menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Prioritas utama, katanya, adalah menciptakan *backward linkage* yang kuat dalam membangun dan memperkuat rantai pasok lokal yang melibatkan petani, nelayan, peternak, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi desa. Eliza juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mempromosikan diversifikasi pangan yang berbasis pada komoditas lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam seluruh proses MBG, mulai dari pengadaan hingga pemantauan dan evaluasi, diharapkan dapat menambah efisiensi dan transparansi. Hal ini penting agar masyarakat bisa ikut memantau penggunaan anggaran yang dialokasikan. ANTARA