SEMARANG –
**Borneonews - Solo**, *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tetap terlibat dalam pengawalan perkembangan atlet disabilitas pasca masa jabatannya sebagai kepala negara. Ketua Umum NPC Indonesia, Senny Marbun, mengungkapkan bahwa sejak awal kepresidenannya, Jokowi telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para atlet disabilitas. Dalam kesempatan tersebut, Marbun menuturkan bahwa ia pernah menanyakan langsung kepada Presiden tentang masa depan atlet disabilitas di Indonesia setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Jokowi menjawab dengan tegas bahwa ia akan terus mengawal NPC dan atlet disabilitas, menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan mereka. Marbun menambahkan bahwa even Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) kali ini merupakan bagian dari upaya NPC dalam mencari dan mengembangkan atlet unggulan. Ia menargetkan pencarian bibit atlet baru yang dapat dilatih untuk mencapai prestasi di tingkat internasional. "Kami telah diberikan oleh Pak Jokowi sebuah *training center* seluas 10 hektar di Karanganyar, yang akan kami gunakan untuk mencetak atlet baru yang akan menggantikan pendahulu mereka," ujarnya. Ia juga mengungkapkan rasa puas dengan kinerja atlet yang berpartisipasi dalam Peparnas. Marbun mencatat bahwa para atlet menunjukkan fisik yang prima dan semangat yang tinggi dalam bertanding. "Saya memiliki harapan besar untuk atlet yang hadir di Solo. Saya berharap kita dapat menjaring atlet-atlet baru dari Peparnas kali ini," tuturnya. Di sisi lainnya, Marbun juga mengharapkan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk para atlet disabilitas. Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat 21 provinsi yang awalnya ragu untuk mengirimkan atlet karena masalah pendanaan. Namun, setelah komunikasi lebih lanjut dari pihak NPC, mereka akhirnya bersedia mengirimkan atlet untuk berpartisipasi dalam event tersebut, yang merupakan ajang penting bagi para atlet disabilitas. Ia menekankan pentingnya untuk tidak memperlakukan disabilitas sebagai suatu kondisi yang marginal. "Masyarakat seharusnya tidak menyembunyikan keberadaan mereka. Pendampingan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan individu-individu ini," tandasnya. ANTARA