JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti dari *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya pengembangan inovasi menu makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di tengah keterbatasan anggaran. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk program ini dengan target mencakup 82,9 juta anak sekolah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Eliza menjelaskan bahwa walaupun tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi sangat penting, pilihan menu juga harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Contohnya, jika pemerintah berencana menyediakan menu daging sapi dan susu untuk anak-anak, maka akan dibutuhkan anggaran yang lebih besar, yang mungkin tidak sejalan dengan keterbatasan yang ada saat ini. Hal ini menjadi suatu tantangan dalam perencanaan anggaran yang realistis dan efektif. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pemenuhan alokasi anggaran akan sangat dipengaruhi oleh sasaran dan target dari pemerintah terkait jumlah dan jenis menu makanan. Ini berpotensi memengaruhi pengeluaran untuk bahan pangan secara keseluruhan. Salah satu solusi alternatif adalah dengan merencanakan konsep pembangunan dapur yang lebih efisien, baik melalui pembangunan dapur baru dengan sistem sentralisasi atau memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah ada sebagai penyedia makanan bergizi untuk sekolah. Keputusan tersebut juga berdampak langsung pada pengelolaan anggaran yang direncanakan. Eliza juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran, transparansi dalam pengelolaannya, serta keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Semua ini bertujuan untuk membangun *local supply chain* yang kuat dan menguntungkan masyarakat lokal. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan susu domestik yang mencapai 80 persen dari impor, diperlukan tambahan setidaknya 2 juta ekor sapi perah. Terlebih lagi, populasi sapi perah di Indonesia saat ini hanya sekitar 507 ribu ekor per tahun 2022, dan sebagian besar dikelola oleh peternakan rakyat yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan teknologi. Eliza menekankan perlunya realistis dalam penetapan target terkait pemenuhan kebutuhan susu, serta memprediksi bahwa untuk tahun pertama implementasi MBG, kemungkinan masih akan bergantung pada impor. Di sisi positif, kehadiran Program MBG dapat menciptakan dampak menguntungkan jika disertai dengan penguatan rantai pasok lokal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, nelayan, dan peternak. Hal ini akan memicu tambahan aliran dana di masyarakat dan memberikan dampak positif yang lebih luas. ANTARA