JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru saja menerima penghargaan dari Kelompok Instansi Pembina Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan pada kategori pemantauan keberlanjutan serta replikasi inovasi pelayanan publik, yang menilai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara inovasi terbaik. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh tim BPJS Kesehatan yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Ghufron menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima oleh BPJS Kesehatan merupakan pengakuan atas upaya besar dalam meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menambahkan bahwa transformasi layanan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang memuaskan bagi masyarakat. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Lebih dari itu, penghargaan ini juga mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menyajikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui berbagai inovasi yang telah diperkenalkan, BPJS Kesehatan sukses mengembangkan layanan yang lebih efisien, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah peserta dalam program JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya membuka akses yang seluas-luasnya untuk mempermudah proses bagi peserta. Inovasi yang terus diperkenalkan menjadi salah satu kunci dalam upaya memberikan layanan yang lebih mudah bagi masyarakat. Dalam hal pelayanan, BPJS Kesehatan telah meluncurkan berbagai aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Salah satunya adalah Aplikasi Mobile JKN yang menyediakan fitur-fitur seperti telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, serta fitur i-Care JKN. Dari sisi administrasi, BPJS Kesehatan telah menghadirkan layanan non tatap muka berbasis digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, pelayanan administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, dan BPJS Online. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut aktif dalam program Mal Pelayanan Publik (MPP). "Berbagai inovasi yang kami luncurkan dikembangkan berdasarkan *customer journey* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan," ucap Ghufron. Ia juga mencatat bahwa kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga peserta JKN dapat menerima layanan yang lebih baik dan memuaskan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pemerintah berupaya terus melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan bahwa langkah ini penting dalam mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi, menyederhanakan proses bisnis, serta meningkatkan pengawasan dalam manajemen kinerja. "Harapannya, semua kementerian, lembaga, dan pimpinan daerah dapat berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Presiden RI dengan mengintegrasikan aplikasi dan layanan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah diakses," ujar Anas. Secara umum, pelayanan publik bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pelayanan prima. Dalam menghadirkan pelayanan yang baik, penyedia layanan diharapkan memenuhi empat unsur penting dalam ekosistem pelayanan terintegrasi, yaitu *direct service* melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), *mobile service*, *self service*, dan *electronic service.* ANTARA