SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, menyampaikan berbagai inisiatif untuk memajukan ekosistem kebudayaan di Kalimantan dalam sebuah kuliah umum yang diadakan di Universitas Mulawarman. Kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa pada hari Selasa. Dalam paparannya, Hilmar menekankan bahwa Kalimantan, yang dikenal akan kekayaan alamnya, saat ini menghadapi tantangan serius akibat pembangunan yang dilakukan tanpa kontrol yang tepat. Kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya hutan primer dan terjadinya kebakaran hutan telah menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan serta kehidupan sosial budaya masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Ia berpendapat bahwa pendekatan pembangunan di Kalimantan perlu dialihkan dari yang bersifat eksploitasi menjadi lebih berkelanjutan. Pendekatan tersebut harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang tinggal di kawasan itu. Hilmar Farid menekankan pentingnya melakukan perencanaan budaya yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat adat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di daerah mereka. “Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam yang merupakan bagian dari warisan budayanya,” tambahnya. Ia memberikan contoh tentang praktik pertanian berpindah, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak. Praktik ini seringkali disalahpahami sebagai ancaman bagi hutan, padahal sebenarnya metode tersebut merupakan bentuk pertanian yang adaptif dan ramah lingkungan. Menurutnya, ladang yang dibiarkan setelah dipanen memberikan kesempatan bagi regenerasi alam dan mendukung kegiatan pelestarian hutan. Selain itu, Hilmar juga menggarisbawahi pentingnya memberdayakan pengetahuan lokal yang berlandaskan pada keragaman biokultural. Pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam penyelolaan sumber daya seperti hutan, pertanian, dan air telah terbukti efektif dalam bertahan lama. Ia mencotohkan sistem *lebak lebung* yang diterapkan oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yang merupakan contoh nyata ketika masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan siklus regenerasi. Sistem tersebut tidak hanya menyediakan sumber pangan yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem di sekitar sungai dan lahan basah. Lebih jauh, Hilmar Farid mengungkapkan perlunya meningkatkan layanan advokasi bagi masyarakat adat dan penganut kepercayaan yang sering kali menjadi korban dari ekspansi industri dan kebijakan pembangunan yang tidak adil. Ia optimis bahwa jika pelestarian lingkungan dan budaya lokal menjadi prioritas, masa depan Kalimantan berpeluang untuk menjadi lebih baik. Ia berharap dengan menghormati dan melibatkan masyarakat lokal, pembangunan yang dilakukan di Kalimantan dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Abdunnur, sejalan dengan pernyataan Dirjen Kebudayaan, menyoroti bahwa pemikiran tersebut sejalan dengan visi Nusantara Baru Indonesia Maju. Dalam konteks ini, pentingnya memajukan ekosistem kebudayaan dan memperkuat semangat multikulturalisme di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan hal yang sangat relevan. “Generasi emas yang berbudaya dapat mempercepat rasa kesatuan di seluruh wilayah NKRI. Melalui budaya, kita dapat menghapus batasan-batasan etnis yang ada,” ungkap Abdunnur. Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan keragaman budaya di Kalimantan Timur. Menurutnya, provinsi tersebut kaya akan berbagai budaya yang tidak hanya perlu dilestarikan tetapi juga dikembangkan guna membangun peradaban yang mampu dikagumi oleh dunia. “Kami merasa bangga bahwa Universitas Mulawarman menjadi bukan hanya Pusat Keunggulan, namun juga Pusat Peradaban,” tutupnya. ANTARA