JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, membahas potensi sekaligus tantangan yang dihadapi ASEAN di sektor politik dan keamanan menjelang pertemuan puncak ke-44 dan ke-45 ASEAN yang akan diadakan di Vientiane, Laos, pada tanggal 9 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno mengemukakan bahwa isu Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) menjadi salah satu tantangan utama yang harus disikapi oleh negara-negara anggota ASEAN. "Di berbagai belahan dunia, kita melihat masalah terkait hak asasi manusia semakin mendesak. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang sangat rentan," ujarnya dalam forum Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC). Retno menegaskan pentingnya bagi ASEAN untuk memperkuat dan memajukan agenda Hak Asasi Manusia, termasuk melalui penguatan peran Komisi ASEAN untuk HAM (*AICHR*) serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN. Ia juga menyebutkan hak untuk membangun (*Right to Development*) sebagai bagian integral dari upaya untuk mencapai pengakuan Hak Asasi Manusia dan menciptakan perdamaian dunia. Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi ASEAN, yaitu situasi yang berkembang di Laut China Selatan. Ia menyatakan harapan agar tidak terjadi eskalasi ketegangan di wilayah maritim tersebut. Pentingnya penyelesaian perundingan mengenai Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di Laut China Selatan dan penguatan kepatuhan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS*) 1982 juga disoroti oleh Retno. Sementara itu, Menko Hadi Tjahjanto memberikan apresiasi atas pencapaian dalam penyusunan cetak biru Pilar APSC yang kini telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 99,6 persen. Ia juga menekankan perlunya menyepakati rencana strategis untuk mencapai Visi Komunitas ASEAN 2045, sehingga ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mampu mengatasi tantangan di masa depan. "Kita juga perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan, dan kerja sama ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara," imbuh Hadi, seraya menekankan bahwa praktik perdagangan orang (*TPPO*) merupakan salah satu isu kejahatan lintas batas yang harus menjadi perhatian serius dalam agenda ASEAN. ANTARA