JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang didasarkan pada bukti ilmiah, atau yang dikenal sebagai *evidence-based policy*. Pendekatan ini dirancang untuk meminimalisasi potensi kesalahan dalam pembuatan kebijakan serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan. Dalam sebuah diskusi panel yang berlangsung secara daring pada acara SDGs Annual Conference, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, mengungkapkan bahwa cara pengambilan kebijakan di Indonesia berbeda dengan banyak negara lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan hasil riset dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan regulasi yang tepat bisa dicapai, dan pemahaman dasar dalam pengambilan keputusan harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan fakta yang teruji. Mego menjelaskan bahwa kebijakan berbasis bukti ilmiah dapat menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, terutama ketika kebijakan tersebut melibatkan banyak kementerian atau lembaga. Sebagai contoh, dalam penanganan masalah stunting, diperlukan koordinasi yang sinergis antar berbagai kementerian dan organisasi, karena masalah ini tidak dapat dipecahkan hanya dari satu sudut pandang saja. Stunting menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensi, yang mana riset dan inovasi berperan penting dalam penanganannya. Menurut Mego, BRIN sebagai lembaga riset negara memiliki berbagai penelitian mengenai fenomena sosial yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan. Salah satu unit yang mendukung penelitian ini adalah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH). Ia menegaskan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh BRIN sudah memenuhi standar internasional, sehingga validitas dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berujung pada regulasi yang lebih tepat. Mego menambahkan, mengingat luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, penetapan kebijakan tidak dapat hanya berlandaskan pada perbandingan dengan negara lain. Penggunaan kebijakan berbasis bukti ilmiah juga berfungsi sebagai langkah antisipasi yang efektif, sehingga jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tindakan perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, harapannya di masa depan adalah agar Indonesia dapat lebih maksimal memanfaatkan riset dan inovasi sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang ditetapkan bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ANTARA