JAKARTA –
**Borneonews - Brisbane**, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Queensland (PPIAQ) dan PPI Australia Griffith University (ISAGU) telah mengadakan forum diskusi bertajuk Indonesian Student Assembly (ISA) 2024. Acara ini bertujuan untuk mengusulkan sekumpulan rekomendasi kebijakan terkait transisi pemerintahan yang akan berlangsung di Indonesia. Forum diskusi yang mengusung tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju?" ini menjadi platform untuk dialog akademis. Melalui acara ini, para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, sambil merumuskan solusi kebijakan yang relevan untuk mendukung transisi pemerintahan di tanah air. Acara yang berlangsung di Brisbane, Australia ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan akademisi asal Indonesia yang melanjutkan studi di Queensland. Selain membahas isu-isu transisi pemerintahan, diskusi ini juga mengangkat tema penting mengenai tantangan dan peluang yang harus dihadapi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam sesi *talkshow* yang diadakan pada 5 Oktober lalu, Ardi Sugiyarto, seorang profesional dari Departemen Urusan Keselamatan Anak, Layanan Lansia, dan Disabilitas Pemerintah Queensland, membagikan pandangannya mengenai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ketidakstabilan ekonomi global dan konflik politik yang terjadi di kawasan dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Lebih lanjut, Ardi menekankan pentingnya peningkatan inovasi dan adopsi teknologi, termasuk *artificial intelligence*, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada pada risiko terjebak dalam *middle-income trap*, sebuah tantangan jangka panjang yang harus diperhatikan. Ketidakmampuan untuk keluar dari jebakan ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari standar negara maju, serta tantangan demografi yang muncul setelah periode bonus demografi berakhir. Sesi berikutnya menghadirkan Dosen Global Health dari Griffith University, Febi Dwirahmandi. Dalam kesempatan ini, Febi menyoroti perlunya pendekatan terhadap masalah kesehatan masyarakat sebagai dasar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ia mengusulkan empat pilar yang harus diperkuat: sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang berkelanjutan, praktik politik yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Febi juga menyampaikan pentingnya mengubah persepsi mengenai pendidikan dari sekadar beban biaya menjadi sebuah investasi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa solusi teknis tidak akan memadai tanpa adanya kemauan politik yang kuat. Oleh karena itu, apa yang tertulis dalam dokumen resmi harus sejalan dengan realita pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selanjutnya, Gunaro Setiawan, seorang Dosen di Departemen Strategi Bisnis dan Inovasi Universitas Griffith, berfokus pada pentingnya membangun institusi politik yang kuat serta menyelesaikan isu etika politik dan empati dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan bahwa pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan konteks lokal, mengingat perbedaan budaya dan kebiasaan yang ada. Diskusi berlanjut dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang mengeksplorasi peluang dan tantangan bagi Indonesia di masa mendatang. Berbagai isu diangkat dalam diskusi ini, seperti kurangnya infrastruktur maritim, rumitnya birokrasi dalam distribusi subsidi, serta pelaksanaan program *food estate* yang belum optimal. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam ranah ekonomi mencakup peningkatan infrastruktur maritim, pengembangan sektor pertanian, dan pengelolaan penyimpanan makanan segar yang lebih baik. Selain itu, penguatan distribusi subsidi juga menjadi salah satu prioritas untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, masalah kurikulum yang belum kontekstual serta ketidakmerataan partisipasi dan infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian utama. Para peserta ISA 2024 merekomendasikan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal sebagai pendidik, mendorong partisipasi publik dalam penyusunan peta jalan pendidikan, dan merancang rencana pengembangan manusia yang komprehensif bagi penerima beasiswa. Perbaikan infrastruktur pendidikan pun diusulkan sebagai langkah penting. Sementara itu, dalam tataran politik, hukum, dan hak asasi manusia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan serta krisis etika politik menjadi isu yang penting diperhatikan. Peserta ISA 2024 mengusulkan perlunya kepemimpinan politik yang berlandaskan prinsip moral, pelibatan semua pihak dalam proses pembuatan keputusan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi publik melalui mekanisme pelaporan yang efektif. ANTARA