KUPANG –
**Borneonews - Labuan Bajo**, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menilai bahwa Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dapat berfungsi sebagai platform untuk merespons berbagai isu yang muncul dalam ekosistem pariwisata di Labuan Bajo. Selain itu, BPTNK juga diharapkan dapat menjadi alat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Frans Teguh, Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, mengungkapkan bahwa prinsip utama dari pendirian badan ini adalah untuk memberikan respons terhadap isu-isu yang telah dan sedang berlangsung, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam keterangan yang disampaikan di Labuan Bajo, ia menekankan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menjaga ekosistem pariwisata yang menjadi bagian integral dari pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah tersebut. BPTNK merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 315/KEP/HK/2024 yang ditandatangani pada 20 September 2024. Keputusan ini mengenai penetapan pengurus BPTNK dan pengelolaan perairan sekitarnya, yang menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi dan merawat ekosistem yang ada. Frans menambahkan bahwa Labuan Bajo telah diakui sebagai destinasi super prioritas, terutama berkat keberadaan Taman Nasional Komodo. Hal ini menegaskan urgensi perlunya tindakan kolektif untuk menjaga aset pariwisata yang berharga ini. Fransiskus S Sodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, menjelaskan bahwa pembentukan BPTNK dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Isu-isu seperti pengelolaan sampah, keamanan, daya dukung, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama lembaga ini. Dengan begitu, tujuan akhirnya adalah tercapainya keseimbangan antara pengelolaan konservasi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo. Fransiskus juga mencatat bahwa BPTNK akan berperan penting dalam memastikan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pater Marsel Agot SVD, selaku Ketua BPTNK, menekankan bahwa kehadiran lembaga ini ditujukan untuk membangkitkan rasa kepedulian setiap individu terhadap keberlangsungan Taman Nasional Komodo dan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia mengajak semua elemen untuk bersama-sama membangun Manggarai Barat dan NTT melalui kerjasama yang berfokus pada keberlanjutan Taman Nasional Komodo. Saat ini, BPTNK terdiri dari 56 anggota yang mewakili berbagai elemen, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, media, hingga tokoh masyarakat. Struktur organisasi BPTNK mencakup dewan penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa komisi yang bertugas di bidang penggalangan dana, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi publikasi, menjadikan lembaga ini semakin komprehensif dalam menjalankan fungsinya. ANTARA