JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memiliki rencana untuk memulai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema *innovative credit scoring* (ICS) pada tahun yang akan datang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap permodalan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan berbagai aspek teknis terkait implementasi sistem ini. Meskipun masih dalam proses pengembangan, telah dilakukan uji coba yang melibatkan sekitar 72.000 data nasabah dari kalangan UMKM. Hasil dari uji coba tersebut menunjukkan bahwa penerapan *credit scoring* ini mampu meningkatkan tingkat persetujuan kredit hingga lima persen. Yulius juga menyebutkan bahwa skema *credit scoring* sedang dalam tahap uji coba di tiga bank penyalur KUR, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ide untuk menerapkan sistem ini pertama kali diusulkan sejak tahun lalu, dengan pertimbangan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak memenuhi kriteria penilaian kelayakan kredit yang konvensional. Beberapa kendala yang sering dialami adalah kurangnya agunan tambahan dan tidak adanya riwayat kredit sebelumnya. Kemenkop UKM percaya bahwa penerapan *credit scoring* dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih inovatif. Metode ini tidak hanya mengandalkan data tradisional seperti riwayat pinjaman, tetapi juga memanfaatkan data alternatif. Di antaranya adalah penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, kepesertaan dalam program BPJS, serta transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce*. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM berencana membentuk konsorsium yang melibatkan berbagai pihak terkait. Di antara mereka adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsorsium ini akan bertanggung jawab untuk merumuskan, mengawasi, dan menentukan secara teknis bagaimana penilaian kredit serta kriteria pemberian pinjaman dapat dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Data terbaru menunjukkan bahwa per 19 September 2024, penyaluran KUR telah mencapai total Rp209,84 triliun. Ini berarti realisasi tersebut sudah mencapai sekitar 73,85 persen dari target penyaluran yang ditetapkan untuk tahun ini, yakni sebesar Rp297 triliun. Namun, Kemenkop UKM mencatat bahwa masih terdapat sekitar 30,76 juta UMKM yang belum terhubung dengan sistem perbankan, sebagian besar disebabkan oleh ketidakadaan histori kredit. ANTARA