JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia selama masa jabatannya. Ia menekankan perlunya tata kelola yang baik untuk melestarikan sumber daya kelautan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah terkait reklamasi dan pengelolaan budi daya yang tidak ramah lingkungan. Trenggono menyoroti bahwa terdapat praktik budi daya yang melanggar prinsip keberlanjutan, dimana area yang seharusnya tidak digunakan untuk budi daya malah dimanfaatkan dengan cara yang dapat merusak lingkungan. "Penggunaan metode tradisional yang merusak adalah permasalahan serius dalam pengelolaan budi daya," ujarnya dalam sebuah sesi konferensi pers di Badung, Bali. Reklamasi yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan juga menjadi sorotan. Menyikapi berbagai isu tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sosialisasi lintas sektoral agar semua instansi terkait dapat bersinergi dalam mendukung keberlanjutan laut di Indonesia. Lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menjalin kerja sama dengan *Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO* (UNESCO-IOC) dan *the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission* (DG Mare) untuk memperoleh dukungan dalam perlindungan perairan Indonesia. "Mereka sangat memahami pentingnya wilayah kita," ia menambahkan. Kementerian juga berupaya mengatur lalu lintas kelautan global melalui konsultasi dengan *International Maritime Organization* (IMO), yang merupakan organisasi maritim dunia. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sektor kelautan secara efisien dan berkelanjutan. Trenggono turut mengungkapkan rasa syukurnya atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah forum *Marine Spatial Planning* (MSP) yang ke-6. Forum ini merupakan acara pertama yang diselenggarakan di Asia dan dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2024, setelah sebelumnya selalu dilaksanakan di Eropa. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan kompleks dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang perlu ditangani secara bersama-sama. ANTARA