MATARAM –
**Borneonews - Lombok Barat**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan bahwa pengembangan desa wisata dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sambil berfungsi sebagai media untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Fathurrahman, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi NTB, menjelaskan bahwa paradigma pembangunan telah bergeser dari fokus yang sebelumnya lebih urban menjadi lebih pedesaan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran desa dalam proses pembangunan, terutama melalui pengelolaan potensi alam dan budaya yang dimiliki. "Desa wisata adalah salah satu instrumen penting dalam menciptakan perekonomian yang produktif di desa," ungkap Fathurrahman dalam sebuah diskusi yang difasilitasi untuk membahas pengembangan desa wisata di wilayah Lombok Barat. Dia menekankan bahwa keunikan alam, budaya, dan kearifan lokal di desa-desa tersebut memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, daya tarik itu hanya akan dapat dimaksimalkan jika pengelolaan dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. "Kita perlu menggali potensi ini lebih dalam dengan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan, memberikan layanan berkualitas, serta menciptakan inovasi yang menarik bagi pengunjung. Kolaborasi antar sektor sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini," jelasnya. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, terdapat 99 desa wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Fathurrahman menyatakan, "Keunikan dan keindahan yang dimiliki desa-desa wisata di NTB membuatnya sangat diminati oleh para wisatawan." Sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), diperlukan penerapan konsep pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat desa. Ketika target-target SDGs di tingkat desa tercapai, hal ini akan berkontribusi positif terhadap pencapaian SDGs secara keseluruhan di tingkat nasional. "Desain pembangunan saat ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi lebih menekankan pada kualitas keterlibatan masyarakat," tambahnya. Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp610 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014, rata-rata pendapatan desa tercatat hanya sekitar Rp329 juta. Dengan masuknya dana desa selama satu dekade, rata-rata pendapatan desa telah meningkat lima kali lipat menjadi sekitar Rp1,7 miliar per desa. Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDTT, menyatakan bahwa keberadaan dana desa telah meningkatkan profil dan status desa. Dari tahun 2014 hingga 2024, jumlah desa sangat tertinggal menurun hingga 90.000 desa, sedangkan desa tertinggal berkurang 27.000 desa. Di sisi lain, desa berkembang dan maju mengalami peningkatan, yakni bertambah masing-masing 1.660 dan 19.000 desa, sedangkan desa mandiri bertambah sebanyak 17.029 desa. “Ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa oleh masyarakat telah sesuai dengan peruntukan dan berkontribusi terhadap peningkatan status perkembangan desa,” tutup Harlina. ANTARA