JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) baru-baru ini telah terpilih sebagai salah satu dari 20 hub dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa. Penetapan ini menandai langkah penting bagi Perpusnas dalam meningkatkan layanan publik yang lebih baik. Joko Santoso, Sekretaris Utama Perpusnas, mengungkapkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil setelah penetapan ini. Pertama-tama, fokus akan ditempatkan pada reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada layanan publik yang disediakan oleh Perpusnas. Joko menyebut bahwa program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) menjadi langkah penting, dimana dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat perlu diperkuat narasinya untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk menteri. Selanjutnya, Joko menegaskan bahwa reformasi birokrasi juga berkaitan dengan upaya untuk memperkuat kinerja lembaga melalui perubahan dan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini dianggap penting agar lembaga pelayanan publik dapat beradaptasi dengan lincah dan cepat dalam menghadapi berbagai perubahan, baik itu dalam demografi maupun tantangan yang muncul akibat era disrupsi digital. Mengenai tantangan disrupsi digital, saat ini Perpusnas telah memulai proses digitalisasi konten serta transformasi proses bisnis dan layanan daring, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan perpustakaan. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat fondasi digital Perpusnas di masa yang akan datang. Selain itu, Joko juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perpusnas. Pembangunan kapasitas lembaga yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring juga menjadi salah satu prioritas, guna mendorong kolaborasi yang lebih baik antara perpustakaan dan lembaga penyedia informasi lainnya. Joko menegaskan komitmen Perpusnas untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Sebagai lembaga pelayanan publik, Perpusnas berkomitmen untuk menghargai perbedaan masyarakat dan berempati terhadap keragaman yang ada. Ia menambahkan bahwa penting bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang kondisi psikologis dan fisiologis, untuk dapat mengakses layanan pengetahuan sebagai hak fundamental sebagai warga negara. Penetapan sebagai hub JIPP dianggap Joko sebagai peluang yang baik bagi Perpusnas untuk menjadi salah satu elemen kunci dalam menyokong reformasi birokrasi, serta untuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam memperkuat layanan publik. Melanjutkan langkah tersebut, Perpusnas akan menyusun peta jalan reformasi birokrasi untuk lima tahun mendatang, dengan merumuskan integrasi elemen-elemen baru ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas untuk periode 2025-2029, agar dapat terkoordinasi dengan program dan kegiatan yang direncanakan dalam jangka waktu tersebut. Selain Perpusnas, beberapa instansi lainnya juga ditetapkan sebagai hub JIPP, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ANTARA