MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Perum Bulog Cabang Manokwari mengambil langkah tegas dengan melarang pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di Provinsi Papua Barat untuk menggunakan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (*SPHP*) sebagai alat kampanye. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa beras yang disubsidi oleh pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan politik. Kepala Perum Bulog Manokwari, Armin Bandjar, menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, beras *SPHP* tidak boleh dibagikan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pasar murah dengan tujuan politik. Ia menekankan bahwa beras *SPHP* dijual dengan harga yang lebih rendah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga penggunaan beras ini untuk kampanye politik adalah hal yang tidak dibenarkan. Hingga saat ini, menurut Bandjar, belum ada pasangan calon yang secara resmi memesan beras *SPHP* dari Bulog. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa calon tersebut akan memborong beras tersebut di mitra Bulog untuk kepentingan kampanye mereka. Sebagai bentuk antisipasi, Bulog Manokwari menerapkan aturan ketat mengenai batas penjualan beras *SPHP* kepada setiap mitra. Setiap mitra penjualan beras *SPHP* dibatasi untuk hanya membeli maksimal dua ton per minggu. Jika ada mitra yang mencoba membeli lebih dari jumlah yang telah ditentukan, mereka tidak akan dilayani oleh Bulog Manokwari. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar distribusi beras tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Armin Bandjar juga menjelaskan bahwa beras *SPHP* dijual dengan harga yang lebih murah karena menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Tidak hanya pasangan calon, bahkan pemerintah daerah pun tidak diperkenankan membeli beras *SPHP* untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat, karena hal itu berpotensi menciptakan situasi di mana subsidinya menjadi dua kali lipat. "Beras *SPHP* adalah subsidi dari negara, sehingga pasangan calon dilarang untuk membagikannya. Pelanggaran terhadap hal ini akan berakibat pada penyalahgunaan dukungan subsidi negara," tutupnya. ANTARA