JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ahli pertahanan dari Laboratorium Indonesia 2045, Andi Widjajanto, mengingatkan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai unsur pendukung dalam menghadapi krisis pangan yang tengah melanda. Menurut Andi, krisis pangan harus dianggap sebagai ancaman nonmiliter, dan oleh karena itu, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganannya bukanlah TNI atau Kementerian Pertahanan. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan harus dikelola oleh sektor lain yang memiliki otoritas dalam menangani masalah nonmiliter. "Krisis pangan adalah ancaman nonmiliter. Ketika menghadapi ancaman seperti ini, kita perlu merujuk kepada Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2022," tegas Andi. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, mengomentari pembentukan lima batalyon infanteri baru di Papua yang diharapkan dapat berkontribusi dalam produksi pangan. Andi menekankan bahwa menurut UU Pertahanan, jika ancaman yang dihadapi adalah nonmiliter, maka harus ada kementerian nonpertahanan yang secara resmi menyatakan adanya ancaman tersebut. "Kementerian tersebut harus mengakui ketidakmampuannya dalam menangani krisis pangan ini, sehingga memerlukan dukungan dari Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa TNI dan Kementerian Pertahanan tidak berfungsi sebagai aktor utama, melainkan sebagai dukungan bagi kementerian nonpertahanan yang telah mendeklarasikan adanya ancaman yang mengganggu ketahanan pangan. "Proses deklarasi ini masih belum terjadi seperti yang diharapkan," papar Andi. Terkait dengan pembentukan batalyon infanteri ini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto baru-baru ini meresmikan lima batalyon pengamanan untuk daerah rawan di Papua yang bertujuan spesifik untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Kelima batalyon tersebut terdiri dari Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri yang berada di Kabupaten Keerom, dan Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, serta Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, dan terakhir Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong. Setiap batalyon tersebut diperkuat oleh 691 prajurit. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menambahkan bahwa para prajurit yang tergabung dalam batalyon infanteri penyangga daerah rawan ini akan dilatih dalam ilmu pertanian melalui kerjasama dengan Universitas Pertahanan. "Kita harapkan, bintara-bintara yang telah menerima pelatihan khusus ini dapat berkontribusi secara efektif dalam kompi-kompi produksi pangan di Papua," ujarnya. Dengan pembekalan yang diperoleh, diharapkan para prajurit dapat mendukung program produksi pangan dengan lebih baik, mengingat pentingnya ketahanan pangan dalam situasi darurat seperti ini. ANTARA