JAKARTA –
**Borneonews - Bali**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan sebagai wakil Indonesia dalam Forum Parlemen Asia untuk Kependudukan dan Pembangunan (AFPPD) yang berlangsung di Bali. Forum ini mengangkat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh kawasan Asia-Pasifik, termasuk isu-isu kependudukan yang relevan bagi Indonesia. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan, mengungkapkan bahwa perubahan sekecil apapun dalam indikator kependudukan di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, dapat berdampak signifikan pada indikator global. Oleh karena itu, perlu adanya respons yang tepat terhadap fenomena demografi yang semakin menua di kawasan ini, di mana jumlah anak yang lahir juga mengalami penurunan. Selama tiga dekade terakhir, Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas, penetapan nasib sendiri, pemberdayaan, serta hak asasi manusia ke dalam kebijakan terkait kependudukan. Menurut Ukik, Indonesia memiliki kemampuan untuk berperan lebih aktif dalam kerjasama internasional, khususnya dalam hal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengembangan keluarga, serta upaya penurunan stunting di negara-negara Asia-Pasifik. Ia juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan, pencapaian yang konsisten dalam pembangunan kependudukan telah menghasilkan perkembangan positif. Misalnya, angka pernikahan dini semakin menurun, memberikan peluang bagi lebih banyak anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, kehamilan di kalangan remaja berkurang signifikan, harapan hidup meningkat, dan terdapat penurunan angka kematian pada ibu dan bayi. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), Ermalena Muslim Hasbullah, menekankan pentingnya kolaborasi antara parlemen dan pengambil kebijakan lainnya dalam mengatasi isu-isu kependudukan dan pembangunan secara efektif. Ia menjelaskan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia telah mendekati *replacement level*, yaitu 2,14 pada tahun 2023, dan diperkirakan akan terus menurun. Lebih lanjut, Ermalena menyoroti bahwa penurunan angka fertilitas akan membawa dampak positif, dengan semakin banyak warga yang memasuki angkatan kerja. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, momen ini bisa menjadi bonus demografi bagi negara. Direktur Regional International Planned Parenthood Federation for East and Southeast Asia and Oceania Region (IPPF ESEAOR), Tomoko Fukuda, berharap forum AFPPD ini dapat memperkuat kerjasama dan merumuskan kebijakan yang mendukung penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia, terutama di bidang kesehatan reproduksi. Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap tiga pilar utama: kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta isu-isu kaum remaja di Asia dan Pasifik. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, Tomoko mencatat masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk ketidaksetaraan yang dialami perempuan. Pertemuan yang mengusung tema "Mengatasi Tiga Pilar dan ICPD Pasca 30 Tahun" ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu, 9 Oktober, menjadi platform bagi anggota parlemen dari berbagai negara Asia-Pasifik untuk mendiskusikan isu-isu mendesak terkait kependudukan, pembangunan berkelanjutan, serta krisis perubahan iklim yang kian memprihatinkan. ANTARA