JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, infrastruktur yang memadai, baik yang bersifat inti maupun pendukung, menjadi prasyarat utama untuk kelancaran proses pemerintahan saat beroperasi dari lokasi baru tersebut. Muhadjir menyatakan, "Ada banyak perangkat pendukung yang diperlukan agar dapat berfungsi dengan baik di sana, dan semua itu harus siap digunakan." Kesiapan infrastruktur ini dianggap sangat krusial karena akan berdampak langsung pada efektivitas operasional pemerintahan. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, Kemenko PMK masih harus meminjam fasilitas dari kementerian lain untuk mengadakan rapat di IKN. "Saya yang sudah beberapa kali mengadakan rapat di sana belum dapat menggunakan kantor Kemenko PMK. Kami masih harus meminjam ruang di kementerian lain yang sebenarnya bukan untuk Kemenko PMK," ungkapnya. Walaupun demikian, secara informal, Kemenko PMK telah beberapa kali melakukan aktivitas di IKN. Bahkan, mereka telah melaksanakan rapat koordinasi, baik internal maupun lintas kementerian, sebanyak tiga kali. Dalam rapat tersebut, dibahas hal-hal penting, seperti pemberdayaan masyarakat dan persiapan sumber daya manusia (SDM) di sekitar IKN. "Kami berupaya agar SDM di sekitar IKN dapat menjadi tulang punggung dalam proses administrasi dan birokrasi, jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dari Jakarta," tambah Muhadjir. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, telah mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo memberikan instruksi agar aparatur sipil negara (ASN) mulai pindah ke IKN pada Januari 2025. "Semalam saya menerima perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno mengenai pemindahan ASN ke IKN pada bulan Januari 2025," ungkap Anas. Pemindahan ASN ini awalnya direncanakan akan berlangsung pada September 2024. Namun, hingga awal bulan Oktober, proses tersebut belum juga dapat dilakukan. "Awalnya direncanakan dari September ke Oktober, namun arahan Presiden menunjukkan bahwa penyelesaian ekosistem di IKN harus dipastikan terlebih dahulu," lanjutnya. ANTARA