BOGOR –
**Borneonews - Karawang**, Pemerintah Kabupaten Karawang, yang terletak di Jawa Barat, telah resmi membuka seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dengan total kuota mencapai 618 formasi. Pelaksanaan seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Hal ini diungkapkan oleh Nendi Sopandi, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Sistem Informasi Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan di Karawang, pada hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Nendi menjelaskan bahwa pendaftaran seleksi tahun ini akan difokuskan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2022. Terdapat 618 formasi yang dibuka, terdiri dari 281 formasi untuk posisi guru, 120 formasi untuk tenaga kesehatan, serta 217 formasi untuk tenaga teknis. “Formasi terbanyak adalah untuk guru dan tenaga kesehatan, di mana masih banyak yang berstatus non-ASN,” jelas Nendi. Ia juga menambahkan bahwa ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar, di antaranya adalah eks-tenaga honorer kategori II, guru yang memiliki status P1 atau Prioritas 1, serta para pelamar lain yang terdaftar dalam database BKN 2022. Pengumuman mengenai pendaftaran PPPK telah disebarluaskan melalui berbagai saluran media sosial resmi milik Pemkab Karawang, yang bertujuan agar informasi mencapai sebanyak mungkin calon pelamar. Nendi juga mengingatkan kepada semua pelamar untuk selalu waspada terhadap tindakan penipuan yang mungkin memberikan janji kelulusan serta memungut biaya dalam proses seleksi. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk periode tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, PPPK termasuk dalam kategori pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku. ANTARA