JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah memberikan penghargaan atas pelayanan publik kepada berbagai kementerian dan lembaga. Penghargaan ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan publik, termasuk pembinaan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan, serta pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik. Dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Anas menyatakan harapannya bahwa prestasi-prestasi ini dapat meningkatkan dampak layanan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa tren dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. "Kita berharap ke depan dapat memenuhi harapan rakyat dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Ini meliputi efisiensi anggaran, dan hal-hal lainnya," ujar Anas. Sebanyak 10 lembaga menerima penghargaan untuk Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 lembaga untuk Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta 75 lembaga diberikan penghargaan untuk Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik. Anas memberikan apresiasi tinggi kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen serta konsistensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inisiatif yang diambil oleh Kementerian PANRB adalah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Berdasarkan hasil evaluasi ini, IPP untuk tahun 2024 di lingkungan kementerian dan lembaga menunjukkan tren positif, meningkat dari angka 4,07 (kategori sangat baik) menjadi 4,39 (kategori sangat baik). Evaluasi PEKPPP ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB No. 4/2023 dan Pedoman Menteri PANRB No. 5/2023 yang memberikan penilaian pada enam aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan publik. Proses evaluasi ini melibatkan 634 instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Kementerian PANRB menunjukkan komitmen mereka untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata, terutama bagi kaum rentan. Pada tahun 2024, evaluasi mencakup 87 instansi dengan 250 UPP yang diusulkan, menghasilkan 10 penerima penghargaan untuk Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Anas berharap penyelenggara pelayanan publik dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. "Pelayanan publik bukan semata-mata tugas administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan," ujarnya. Sebagai bagian dari evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB melaksanakan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024. Dalam kesempatan ini, penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil dalam pembinaan inovasi, menjaga keberlanjutan, serta melakukan replikasi inovasi pelayanan publik. Penilaian PKRI dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelompok pembinaan inovasi, kelompok keberlanjutan inovasi, dan kelompok replikasi inovasi. Terdapat 631 instansi pemerintah dan 979 inovasi yang terdata sebagai objek PKRI 2024. Inovasi tersebut berasal dari daftar Top Inovasi KIPP antara tahun 2014 hingga 2023, serta inovasi hasil replikasi. Kementerian PANRB menekankan pentingnya melembagakan inovasi agar prestasi yang dicapai tidak terputus dan dapat dilanjutkan. "Yang paling crucial adalah terus melanjutkan inovasi yang baik, bukan hanya menciptakan yang baru tanpa melanjutkan yang sudah ada," tambah Anas, menegaskan pentingnya sustainability dalam inovasi birokrasi. ANTARA