JAKARTA –
**Borneonews - Banda Aceh**, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru-baru ini memperkenalkan enam pola perencanaan yang fokus pada pengurangan risiko bencana di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Pemaparan tentang enam pola tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, pada acara Apel Kesiapsiagaan dan Pameran dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang berlangsung di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh. Menurut Prasinta, kegiatan yang diadakan ini menjadi kesempatan penting bagi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana, terutama menjelang datangnya musim hujan serta meningkatnya risiko gempa bumi dan tsunami. Prasinta menekankan bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama. Bencana bisa terjadi kapan saja, sehingga persiapan yang dilakukan saat ini akan mampu menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. BNPB juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui enam pola perencanaan yang telah disusun. Pola perencanaan yang pertama tentunya adalah memastikan ketersediaan logistik, peralatan, sistem *early warning*, dan komunikasi yang efektif saat menghadapi bencana. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa tempat evakuasi—baik yang bersifat sementara maupun permanen—serta jalur evakuasi dapat digunakan dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Pola yang kedua menggarisbawahi pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai risiko gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya, pola ketiga menekankan perlunya adanya papan informasi dan rambu-rambu yang jelas untuk memandu masyarakat dalam situasi darurat. Sebagai langkah penutup dalam pola perencanaan, penting untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta menciptakan mekanisme yang efektif dalam penanggulangan bencana bersama pemangku kepentingan di daerah. Melaksanakan simulasi dalam rencana kontinjensi juga menjadi kunci dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Prasinta menegaskan bahwa semua langkah ini perlu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh elemen pemerintah daerah serta masyarakat untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana yang mungkin terjadi. Acara Bulan PRB 2024 di Aceh berlangsung selama tiga hari, dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Oktober, dengan beragam kegiatan seperti Apel Kesiapsiagaan, Gelar Pasukan, Pameran Kebencanaan, dan berbagai program edukatif. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang turut hadir dalam acara tersebut, berharap program ini dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya dalam mengenang 20 tahun peristiwa tsunami Aceh. Pameran Kebencanaan kali ini menghadirkan partisipasi dari berbagai instansi, termasuk BNPB, BPBD, pemerintah daerah, LSM, dan organisasi kerelawanan. Dalam rangka memperkuat kerjasama dalam penanggulangan bencana, BNPB juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat LSM, di antaranya PKBI, Rumah Zakat, Senkom Polri, dan Caritas Indonesia. Acara puncak PRB 2024 di Aceh akan ditutup dengan serangkaian kegiatan menarik, termasuk lomba untuk siswa sekolah, penanaman vegetasi, ziarah ke kuburan massal korban tsunami Aceh 2004, serta acara *Fun Run* 5K bertema "Run for Resilience". ANTARA