PALU –
**Borneonews - Palu**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak negatif dari deflasi, yaitu penurunan harga komoditas di wilayah tersebut. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulteng, Rudi Dewanto, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat kolaborasi serta kerjasama lintas sektor bersama para pengambil kebijakan terkait isu ini. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog). Ketika harga beras di pasar mengalami penurunan, Bulog didorong untuk membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar. Dengan cara ini, Bulog dapat menyimpan komoditas tersebut dan menjualnya kembali saat harga di pasar stabil. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, Sulteng mengalami dua kali deflasi, yaitu sebesar 0,22 persen pada bulan Juli dan 0,25 persen pada bulan Agustus. Selain itu, bulan September mencatatkan inflasi sebesar 0,07 persen. Jika dibandingkan dengan Desember 2023, inflasi tahun kalender per September 2024 tercatat sebesar 0,96 persen. Pemerintah Provinsi Sulteng menetapkan target inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Rudi Dewanto juga menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan atau keluhan terkait deflasi dari petani atau pelaku usaha, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyatakan bahwa meski deflasi dapat memberikan dampak kepada masyarakat, efek tersebut bersifat sementara. Masyarakat Sulteng, menurutnya, memahami bahwa kondisi ini tidak akan berlangsung lama dan harga akan segera kembali normal. Perhitungan inflasi di Sulteng mencakup analisis di empat daerah, yaitu Kota Palu, Kota Luwuk yang terletak di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, serta Kabupaten Tolitoli. ANTARA