MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Kota Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu fokus utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa isu kebencanaan terintegrasi dengan baik dalam semua aspek perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Sekretaris Bappeda Kota Bima, Arif Roesman, yang juga terlibat dalam tim penyusun RPJMD, menjelaskan bahwa proses penyusunan dokumen tersebut telah melalui berbagai tahap penting. Tahapan ini meliputi persiapan, pembentukan tim, pengumpulan data, serta pengolahan informasi mengenai capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Semua langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang merupakan isu strategis serta tantangan di masa mendatang. Ia menambahkan, dalam proses tersebut juga dilakukan telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen penting lainnya, termasuk *RPJPN*, *RTRW*, *KLHS*, dan dokumen sektoral lainnya. Kajian risiko serta rencana penanggulangan bencana juga menjadi bagian penting dalam analisis yang dilakukan. Arif Roesman menjelaskan bahwa perubahan yang diterapkan ini bertujuan untuk mempermudah tim penyusun RPJMD Kota Bima periode 2025-2029 dalam merumuskan program prioritas. Dengan mempertimbangkan isu kebencanaan sebagai prioritas utama, hal ini sangat relevan, terutama setelah pengalaman bencana banjir bandang yang melanda pada tahun 2016 serta potensi bencana lain yang telah teridentifikasi sebelumnya. Ia menekankan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada aspek sosial dan lingkungan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Kota Bima sangat menyambut baik Surat Edaran yang dikeluarkan oleh BNPB Nomor 8 Tahun 2024, yang mengarahkan pengintegrasian isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Saat ini, Bappeda Kota Bima tengah menunggu hasil evaluasi dari RPJPD 2025-2045, yang saat ini masih dalam proses di tingkat provinsi. Penyesuaian terhadap arahan dari pemerintah pusat dan provinsi sedang dilakukan, begitu pula dengan penyusunan rencana teknokratik yang berfokus pada isu-isu strategis dan arah pembangunan menurut dokumen RPJPD tahap satu (2025-2029). “Isu kebencanaan dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama bagi Kota Bima. Dalam penyusunan RPJMD, dari total 13 isu strategis, isu lingkungan dan kebencanaan menduduki posisi teratas,” tambahnya. Visi jangka panjang Kota Bima adalah untuk menciptakan kawasan yang maju, berkelanjutan, serta religius. Konsep keberlanjutan tersebut sangat berhubungan dengan aspek ekologi dan kebencanaan, di samping aspek ekonomi serta sosial budaya. Lebih jauh, dari delapan misi pembangunan, salah satu misi terpenting yang diusung adalah misi keempat yang berhubungan langsung dengan aspek lingkungan dan kebencanaan. Indikator utama daerah (IKU) yang dijadikan prioritas meliputi indeks *KLHS* dan indeks risiko bencana. Inovasi yang diperkenalkan oleh Taifukurrahman akan menjadi bagian integral dari strategi dan kebijakan yang dicantumkan dalam Bab 6 dan Bab 7 pada RPJMD 2025-2029. Setelah RPJMD disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam isu kebencanaan diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan kebencanaan tersebut dalam dokumen perencanaan rencana strategis (renstra) maupun rencana kerja tahunan perangkat daerah masing-masing. Diharapkan bahwa inovasi yang lahir dari diskusi ini tidak hanya akan memudahkan proses perencanaan di Kota Bima, tetapi juga dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain. “Integrasi isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan merupakan langkah penting untuk memastikan adanya sinergi antar daerah dalam menghadapi bencana, yang tentunya memerlukan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya. ANTARA