JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan bahwa posisi Menteri Penerimaan Negara yang akan dihidupkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebaiknya diisi oleh seorang teknokrat. Menurutnya, sosok yang menduduki jabatan ini haruslah memiliki latar belakang akademis dan pengalaman dalam pemerintahan. Trubus menjelaskan bahwa Kementerian Penerimaan Negara (KPN) akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan ekonomi baik dari perspektif makro maupun mikro. Dia juga menekankan bahwa calon menteri tersebut tidak hanya harus pintar dalam aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga harus mengerti seluk beluk sistem fiskal. Lebih lanjut, Trubus menggarisbawahi pentingnya pemimpin yang mampu mengenali sumber-sumber potensi pajak yang dapat dijadikan sebagai penerimaan negara. Dia mengingatkan pentingnya menjauhkan kepentingan politik dari pengisian jabatan di kementerian maupun lembaga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara. Untuk mencapai tujuan membantu KPN berfungsi secara optimal, Trubus menyarankan agar pemerintah yang akan datang menegakkan regulasi yang lebih kuat. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga tidak saling tumpang tindih. Ia menambahkan bahwa kebijakan regulasi yang ketat harus didukung oleh sistem-sistem digital yang modern dan efektif. Dalam rencana pembentukan KPN, Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin menciptakan suatu organisasi baru khusus yang mengelola penerimaan negara. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan pengelolaan penerimaan negara di masa mendatang. Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian Penerimaan Negara telah resmi dibentuk sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara. Ia menyebutkan bahwa Prabowo bertekad untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah angka yang telah disusun oleh timnya. Menurut Hashim, target KPN tersebut sangat realistis, terutama setelah menerima masukan dari Bank Dunia tentang potensi penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif pajak. Dalam mencapainya, strategi utama KPN adalah memastikan kepatuhan seluruh wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak, sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam sumber-sumber pendapatan negara. ANTARA