SURABAYA –
**Borneonews - Ponorogo**, Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo tetap menyediakan layanan bagi masyarakat meskipun telah mengosongkan jadwal sidang pidana hingga satu pekan ke depan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap aksi Solidaritas Hakim Indonesia, yang mengusung tuntutan akan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan terhadap profesi hakim. Juru bicara PN Ponorogo, Haries Konstituanto, menjelaskan bahwa yang dibatalkan hanya jadwal sidang pidana, sedangkan untuk sidang perdata tetap berjalan seperti biasa. Ia menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat dalam konteks peradilan di Kabupaten Ponorogo. "Sidang pidana dibiayai oleh negara, sedangkan kasus perdata merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Apabila kami menunda sidang perdata, hal itu akan menambah beban bagi masyarakat. Karena itu, kami tetap melanjutkan proses tersebut dengan berbagai pertimbangan," ungkap Haries di Ponorogo, Jawa Timur. Lebih jauh, Haries menegaskan bahwa PN Ponorogo sepenuhnya mendukung gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Dalam hal ini, fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas yang harus dilaksanakan, terlepas dari kondisi yang sedang berlangsung. Ia berharap kepedulian dan gerakan yang dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia akan mendapat tanggapan positif dari pihak-pihak berwenang. Harapan itu dilandaskan pada keinginan agar mereka dapat menikmati kesejahteraan yang sesuai dengan profesinya. "Selama belasan tahun, tidak ada perubahan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2012 yang mengatur tentang kesejahteraan, gaji, dan tunjangan para hakim," tambahnya. Pemeriksaan terhadap kesejahteraan hakim di Indonesia menjadi isu penting yang perlu terus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. ANTARA