MANADO –
**Borneonews - Manado**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*BPJAMSOSTEK*) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado untuk memberikan perlindungan kepada tenaga adhoc yang terlibat dalam pemilu di wilayah ini, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pernyataannya, Penjabat Sementara Wali Kota Manado, Clay Dondokambey, menyampaikan pada Selasa bahwa pemkot, dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, wali kota, dan wakil wali kota, telah memastikan perlindungan bagi para penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya tenaga adhoc Bawaslu. Clay menambahkan bahwa pendaftaran tenaga adhoc untuk perlindungan akan berlangsung dari bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Ia juga menyebutkan bahwa pada bulan November mendatang, akan ada penambahan jumlah petugas yang akan bertugas sebagai pengawas tempat pemungutan suara (*TPS*). Ketua Bawaslu Kota Manado, Brilliant Maengko, menjelaskan bahwa diskusi mengenai perlindungan ini telah dilakukan sejak tanggal 27 September 2024. Tiga hari setelahnya, pihaknya telah menyerahkan data-data yang diperlukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado untuk proses verifikasi. Brilliant mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Manado karena semua anggotanya telah didaftarkan oleh *BPJAMSOSTEK*. Dengan adanya perlindungan ini, jika terdapat risiko kecelakaan kerja atau kematian, pihak *BPJAMSOSTEK* akan mengakomodasi kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado, Sunardy Syahid, menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado atas pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia mengenai perlindungan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilihan umum. Sunardy menjelaskan bahwa saat ini, para penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu, telah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (*JKK*) dan Jaminan Kematian (*JKM*). Pada tahap awal, tercatat sebanyak 196 tenaga adhoc Bawaslu Kota Manado telah terdaftar dalam program perlindungan *BPJAMSOSTEK*, dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah dengan 677 petugas pengawas *TPS* yang akan bergabung pada bulan November 2024. ANTARA