MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari melaporkan bahwa progres transfer ke daerah (TKD) dan Dana Desa di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, telah mencapai angka 73,75 persen. Angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penyaluran dana untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, menyampaikan bahwa sampai saat ini, total dana yang telah direalisasikan untuk TKD dan Dana Desa di Kabupaten Teluk Wondama untuk tahun 2024 adalah Rp674,94 miliar dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp916,02 miliar. Ia kemudian memberikan apresiasi terhadap kinerja penyaluran TKD dan Dana Desa yang menunjukkan tren peningkatan yang positif. Komponen dari TKD sendiri mencakup beberapa jenis dana. Realisasi penyaluran dana alokasi umum (DAU) *block grant* tercatat sebesar Rp271,92 miliar. Sementara itu, DAU *specific grant* mencapai Rp102,98 miliar, serta dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan sebesar Rp107,51 miliar. Selain itu, penyaluran insentif fiskal telah mencapai Rp7,20 miliar, ditambah dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp62,94 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp29,50 miliar, dan dana bagi hasil (DBH) yang direalisasikan senilai Rp46,62 miliar. Kurniawan juga menjelaskan bahwa untuk Dana Desa di Teluk Wondama, jumlah yang telah tersalur adalah sebesar Rp46,90 miliar dari total pagu sebesar Rp62,45 miliar. Ia menekankan pentingnya peran KPPN sebagai *financial advisor*, yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan dan efektif. Peran KPPN tidak hanya terbatas pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan anggaran di berbagai satuan kerja yang tersebar di lima kabupaten di Papua Barat, termasuk di Kabupaten Teluk Wondama. Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya memberikan arahan agar penyaluran TKD dan dana desa dapat dipercepat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta akuntabilitas. Selain bagi pemerintah kabupaten, KPPN Manokwari juga melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Wasior dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Wasior di Teluk Wondama. Hingga awal Oktober 2024, penyerapan anggaran UPBU Wasior telah mencapai Rp5,07 miliar atau 78,46 persen dari total pagu Rp6,47 miliar, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,31 miliar dan belanja barang senilai Rp2,76 miliar. Kurniawan memberikan pujian atas pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPBU Wasior yang berhasil meraih nilai tinggi sebesar 97,84. Ia menegaskan bahwa memperkuat peran KPPN sebagai *financial advisor* merupakan langkah strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan saran dan arahan berdasarkan data dan analisis kepada semua satuan kerja yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan penguatan peran KPPN, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. ANTARA