JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengemukakan bahwa penerapan teknologi digital, seperti *big data*, analisis data, *blockchain*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan biometrik, dapat mengurangi waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam administrasi bea dan cukai. Menurut Djiwandono, dalam acara Konferensi Internasional Pusat Pelatihan Regional Organisasi Bea Dunia (WCO RTC) Indonesia ke-4 yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober, penerapan teknologi dalam proses kepabeanan diharapkan dapat meminimalisir waktu dan biaya. Inovasi baru dalam teknologi tersebut diharapkan dapat menggantikan proses bisnis yang sudah usang. Dia juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang cepat saat ini mendorong otoritas bea cukai di berbagai negara untuk memanfaatkan potensi penuh yang tersedia. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah munculnya *techno-nationalism*, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam ekosistem teknologi serta ketidakadilan dalam standar teknologi yang digunakan. Djiwandono menekankan pentingnya memperhatikan fenomena *techno-nationalism* ini. Banyak negara kini yang menyadari pentingnya sektor teknologi dan berlomba-lomba untuk mendominasi bidang tersebut, yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam ekosistem dan standar teknologi yang berlaku. Dalam konteks ini, ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama lintas batas di antara otoritas bea cukai di seluruh dunia. Kerjasama tersebut diperlukan untuk dapat merespon perkembangan teknologi secara efektif serta mengatasi tantangan yang ada. Pentingnya kolaborasi antar lembaga juga ditekankan oleh Djiwandono, guna meningkatkan pemahaman bersama agar proses regulasi bea dan cukai berjalan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menegaskan perlunya memperkuat kerjasama, termasuk dalam hal transparansi regulasi dan ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur yang memadai. Lebih lanjut, kerjasama lintas batas diharapkan mampu menanggulangi penghindaran penegakan hukum oleh organisasi kriminal transnasional. Djiwandono juga berharap agar peran WCO dapat diperkuat dalam memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, mendorong pengumpulan pendapatan negara yang adil, sekaligus menciptakan lembaga bea cukai yang lebih adaptif dan resilien. Akhir kata, ia mengajak seluruh peserta untuk tetap melanjutkan semangat kemitraan dan menjalin kolaborasi antara otoritas bea cukai dan institusi akademis guna mengembangkan kebijakan berbasis riset demi kemajuan institusi masing-masing. ANTARA