JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan menghalangi siapapun untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut Gus Yahya, ini merupakan hak politik setiap individu, termasuk bagi para pengurus NU. Dalam pernyataannya di depan wartawan di Kantor Pusat PBNU, Gus Yahya menjelaskan bahwa terdapat aturan yang jelas mengenai keterlibatan kader NU dalam politik. Apabila ada kader yang menjabat sebagai mandataris atau ketua, baik di tingkat pusat maupun wilayah, maka mereka diharuskan untuk mengundurkan diri. Namun, bagi mereka yang tidak dalam posisi tersebut, diperbolehkan untuk mengambil cuti selama proses pilkada berlangsung. Gus Yahya menjelaskan, "Ketua atau *rais syuriah* harus mundur jika terlibat secara resmi, sementara yang lainnya dapat mengambil cuti hingga proses pilkada selesai.” Saat ini, beberapa kader NU telah mengajukan permohonan cuti atau nonaktif dari kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu calon yang telah mengajukan cuti adalah Khofifah Indar Parawansa, yang akan bertarung dalam Pilgub Jawa Timur. Selain itu, Taj Yasin Maimoen juga telah mengajukan cuti sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Penting untuk dicatat bahwa tahapan Pilkada 2024 kini sudah memasuki fase kampanye, yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Setelah masa kampanye, terdapat periode tenang dari 24 hingga 26 November 2024, sebelum hari pencoblosan yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Selanjutnya, dari 27 November hingga 16 Desember 2024, akan dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil di seluruh daerah yang mengikuti Pilkada 2024. ANTARA