JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2024. PP ini berisi ketentuan mengenai Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional di Banten. Dokumen tersebut merujuk pada informasi yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah dan menjelaskan bahwa penerbitan PP ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja serta mengembangkan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan langkah ini, diharapkan pembangunan ekonomi lokal akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah yang dicakup oleh KEK ini memiliki total luas 59,68 hektare, di mana bagian timur mencakup 28,83 hektare, sedangkan bagian barat memiliki luas 30,85 hektare. Berbagai kegiatan usaha yang direncanakan dalam kawasan ini mencakup beberapa sektor, antara lain riset, *ekonomi digital*, pengembangan teknologi, pendidikan, layanan kesehatan, dan industri kreatif. Dalam ketentuan PP tersebut, terdapat penjelasan bahwa Dewan Nasional KEK akan segera menerbitkan keputusan resmi untuk badan usaha yang ditunjuk untuk membangun dan mengelola kawasan tersebut, dalam waktu maksimal tujuh hari setelah PP diundangkan. Badan usaha bertanggung jawab atas seluruh biaya yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan KEK, dan diwajibkan untuk menyelesaikan pembangunan hingga kawasan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 36 bulan setelah PP mulai berlaku. Di tahap selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi terhadap progress penyelesaian pembangunan serta kesiapan kawasan tersebut agar dapat beroperasi dengan efektif. Penetapan PP ini oleh Presiden Joko Widodo berlangsung di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024, dan dokumen ini telah diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. PP ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ANTARA