BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, menjelaskan bahwa ULD dirancang untuk menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang relevan, pengembangan karir, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang bertujuan untuk memfasilitasi mereka dalam memasuki dunia kerja. "Kami akan melayani tenaga kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah terlanjur bekerja. Apabila terdapat pelanggaran normatif dalam hubungan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, atau masalah perselisihan hak, kami tetap akan memberikan pelayanan kepada tenaga kerja difabel," kata Irfan dalam pernyataannya di Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Provinsi Kalsel, Indah Fajarwati, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada tiga dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang telah membentuk ULD Ketenagakerjaan. Ketiga daerah itu adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). "Seluruh daerah lainnya akan segera kami inisiasi untuk melakukan asistensi dalam pembentukan layanan disabilitas di masing-masing Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota, karena pelayanan ini sangat penting untuk mendukung pencari kerja," ungkap Indah. Lebih jauh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah melakukan sosialisasi terkait pembentukan ULD Ketenagakerjaan di 13 kabupaten/kota dan meminta komitmen dari pemerintah daerah setempat agar segera membentuk unit tersebut. "Walaupun kami menghadapi keterbatasan anggaran, langkah awal yang kami ambil adalah menetapkan petugas melalui surat keputusan, sebelum dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan," tambah Indah. ANTARA