JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Papua menyatakan optimisme mengenai kemampuan menjaga stabilitas harga selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Keyakinan ini berlandaskan pada berbagai upaya kolaboratif yang telah dilakukan bersama pemerintah setempat. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Tommy Andreas, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat hubungan kerja dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi ini diwujudkan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang mencakup beragam inisiatif seperti pasar murah, rapat koordinasi, serta pertemuan tingkat tinggi (*High-Level Meeting*). Selain itu, mereka juga mengoptimalkan kerjasama Antara Daerah (KAD) baik di dalam maupun antar wilayah Papua, serta melaksanakan program bantuan dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk berbagai pihak terkait, termasuk kelompok tani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta distributor. Tommy mengungkapkan, sebagian besar strategi pengendalian inflasi yang mereka terapkan berbasis pada empat pilar utama, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Ia juga menyoroti pentingnya faktor keamanan sebagai komponen krusial dalam pengendalian inflasi di kawasan Papua. Lebih lanjut, Tommy menjelaskan bahwa pihaknya memprediksi kondisi perekonomian selama masa kampanye akan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan permintaan di beberapa sektor, seperti jasa, perdagangan, akomodasi, dan transportasi. Peningkatan aktivitas tersebut terlihat dari berbagai kebutuhan kampanye, termasuk penyelenggaraan event, percetakan spanduk, kaos, serta dukungan logistik seperti kendaraan dan penginapan, yang dapat mendorong mobilitas lebih tinggi. Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di masyarakat, Bank Indonesia berencana mengantisipasi kebutuhan likuiditas dengan menjaga distribusi uang melalui tujuh kas titipan. Mereka menyediakan likuiditas mencapai Rp7,56 triliun untuk triwulan IV tahun 2024. Pengadaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi persiapan Pilkada, tetapi juga untuk menyambut momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. ANTARA