YOGYAKARTA –
**Borneonews - Kulon Progo**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengajukan perpanjangan status tanggap darurat terhadap kekeringan. Permintaan ini muncul karena kebutuhan air bersih dari masyarakat yang terdampak oleh kekeringan masih tergolong tinggi. Kepala BPBD Kulon Progo, Taufik Prihadi, mengungkapkan bahwa mereka telah mengusulkan masa perpanjangan status tanggap darurat kekeringan untuk periode 1 hingga 31 Oktober 2024. “Usulan ini diajukan setelah melakukan kajian mendalam terkait berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan. Kami juga mempertimbangkan masih adanya permintaan dari masyarakat untuk mendistribusikan air bersih,” jelasnya. Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa terdapat tujuh kapanewon (kecamatan) yang mengajukan permintaan distribusi air bersih. Di antara kapanewon tersebut adalah Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, dan Samigaluh. Total estimasi warga yang terdampak mencapai 4.084 orang, yang setara dengan 1.209 kepala keluarga (KK). “Di kawasan Bukit Menoreh, masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih,” imbuhnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD Kulon Progo telah menyalurkan 262 tangki air bersih sesuai dengan permintaan masyarakat. Setiap tangki air dapat menampung sekitar 5.000 liter. Saat ini, BPBD Kulon Progo sedang menunggu persetujuan dari usulan perpanjangan status tanggap darurat tersebut. Surat berisi usulan ini telah disampaikan kepada Penjabat Bupati Kulon Progo. Dengan adanya status tanggap darurat kekeringan, BPBD Kulon Progo dapat mengakses pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencairan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. “Kami tinggal menunggu tanda tangan pada surat tersebut,” ungkap Taufik. Srie Nurkyatsiwi selaku Penjabat Bupati Kulon Progo juga menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap situasi musim kemarau, khususnya dalam hal permintaan air bersih dari masyarakat yang membutuhkannya. “Apabila kebutuhan air bersih masih tinggi, kami pasti akan mempertimbangkan untuk memperpanjang status tanggap darurat kekeringan,” tegasnya. ANTARA