JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Desa Berketahanan Iklim di Indonesia. Langkah konkret ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, menjelaskan bahwa salah satu wujud komitmen tersebut dapat dilihat melalui kerjasama antara Kemendes dan Kementerian Keuangan. Fokus utama dari kerjasama ini adalah mengutamakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2025 untuk penanganan isu-isu terkait perubahan iklim yang sedang berlangsung. Ivan menyatakan, “Komitmen antara Kemendes dan Kemenkeu ini akan dituangkan dalam Peraturan Mendes atau Menkeu yang akan segera dirilis.” Dalam upaya mewujudkan program Desa Berketahanan Iklim, Ivan mengungkapkan bahwa saat ini Kemendes PDTT sedang menyusun berbagai program yang tepat sasaran. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan desa terhadap dampak negatif perubahan iklim. Sebelumnya, dalam sebuah seminar yang diadakan di Bali pada Kamis (26/9), Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan dari Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta, menyatakan bahwa penggunaan dana desa akan diprioritaskan untuk penanganan perubahan iklim. Dia menjelaskan, “Penggunaan dana desa untuk mengatasi perubahan iklim akan menjadi prioritas utama.” Jaka menyoroti pentingnya perhatian terhadap potensi risiko bencana yang dihadapi Indonesia, yang menempati peringkat kedua sebagai negara paling rawan bencana di antara 193 negara di dunia. Dampak dari bencana tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, diperkirakan berkisar antara Rp20 triliun hingga Rp50 triliun setiap tahun. “Tingginya risiko bencana di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya. Lebih lanjut, Jaka menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan kerawanan bencana di seluruh desa di Indonesia. Hasil dari pemetaan ini akan digunakan sebagai dasar dalam alokasi dana desa yang ditujukan untuk penanganan isu-isu perubahan iklim secara lebih efektif dan efisien. Dengan komitmen dan strategi yang jelas dari pemerintah pusat, diharapkan setiap desa dapat menjadi lebih siap menghadapi tantangan iklim serta mengurangi risiko dari bencana yang bisa terjadi di wilayah mereka. ANTARA