JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Putri presiden ke-4 Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menekankan pentingnya rekonsiliasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, perbaikan hubungan ini sangat diperlukan demi kepentingan bangsa dan negara. Yenny Wahid menegaskan bahwa konflik yang terjadi antara keduanya harus segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menyatakan, "Keduanya harus lekat kembali, karena bagaimana pun keduanya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Jika terdapat perbedaan pandangan politik, hendaknya diselesaikan secara bersama-sama." Walaupun Yenny mengakui terdapat ketegangan dalam hubungannya dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang sering dikenal dengan nama Cak Imin, ia bersedia untuk berperan sebagai mediator dalam memperbaiki hubungan antara PKB dan PBNU. Namun, ia menekankan bahwa proses mediasi ini hanya dapat berhasil jika kedua belah pihak bersedia untuk terlibat. "Demi NU, saya siap untuk menjadi mediator antara Cak Imin dengan Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU)," tambahnya dengan tegas. Ketidak harmonisan antara PBNU dan PKB mencuat kembali setelah dilaksanakannya Muktamar NU di Lampung pada tahun 2021 dan menjelang Pemilu 2024. Komunikasi yang tidak baik serta hubungan yang tegang di antara kedua organisasi ini semakin jelas terlihat. PBNU mengkritik PKB yang dinilai telah mengurangi peran dan kewenangan para kiai sejalan dengan kepemimpinan Cak Imin. Isu ini semakin memanas dengan adanya rencana untuk mengubah kewenangan Dewan Syuro melalui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Muktamar PKB yang akan berlangsung di Bali pada bulan Agustus 2024. Dalam perubahan tersebut, para kiai dalam Dewan Syuro tidak lagi mempunyai wewenang untuk menandatangani surat keputusan atau mengambil keputusan strategis bagi partai. Hal ini dianggap sebagai penghilangan eksistensi fundamental di dalam struktur organisasi PKB, baik secara administratif maupun secara teknis. Kepemimpinan PKB pun dinilai menjadi semakin tersentralisasi di tangan Ketua Umum. AD/ART hasil Muktamar Bali secara jelas menyatakan bahwa Ketua Umum PKB memiliki kekuasaan yang sangat signifikan, termasuk dalam mengambil keputusan kebijakan partai yang strategis serta memberhentikan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) atau Dewan Perwakilan Cabang (DPC) tanpa melalui musyawarah wilayah (muswil) maupun musyawarah cabang (muscab). Di sisi lain, Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum PKB, mengungkapkan kesiapannya untuk melakukan dialog dengan Yenny Wahid dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin guna membahas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. Ia mengingatkan bahwa kedua organisasi ini memiliki karakter dan identitas yang berbeda satu sama lain. ANTARA