JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan penghargaan atas kinerja cemerlang yang ditunjukkan oleh Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menekankan betapa pentingnya peran Biro Hukum dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa Biro Hukum berfungsi vital dalam memberikan pendapat hukum serta membantu proses penyusunan kebijakan. Terutama dalam hal kebijakan yang berkonsekuensi luas untuk masyarakat. Ia menegaskan, “Sebagai Menteri Dalam Negeri, saya sangat merasakan pentingnya peran Biro Hukum dalam mendukung dan memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” Menurut data yang dimiliki Tito, dari tahun 2020 hingga 2024, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri telah menghasilkan banyak produk hukum. Hal ini meliputi 892 Rancangan Peraturan Daerah, 296 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, 138 Net Konsep Instruksi Mendagri, 169 Net Konsep Surat Edaran Mendagri, 175 Nota Kesepahaman, serta 4.615 Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tito juga menjelaskan bahwa setiap hari ia menerima laporan mengenai perkembangan isu hukum di dalam Kemendagri, melalui tim khusus yang bertanggung jawab untuk pemantauan tersebut. Biro Hukum bertugas menganalisis isu-isu hukum, menyusun draf peraturan yang tepat, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Dari awal, Biro Hukum sudah kita libatkan dalam memberikan pendapat hukum. Jika tidak disetujui oleh Kepala Biro Hukum, maka semua produk yang saya sahkan tidak akan saya tandatangani dalam Kemendagri,” tambahnya menekankan prosedur yang ketat dalam proses pengesahan kebijakan. Lebih lanjut, Tito juga mengapresiasi upaya Biro Hukum dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga lain. Ia mengungkapkan bahwa Biro Hukum telah berhasil menangani berbagai persoalan hukum yang muncul di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan litigasi. Tugas ini memerlukan dedikasi serta komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, Tito menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim di Biro Hukum atas kerja keras serta komitmen yang ditunjukkan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia mengatakan, “Selama lima tahun menjabat sebagai Mendagri, ini adalah Rapat Koordinasi pertama di bidang hukum pemerintah dalam negeri yang dilaksanakan. Tujuan utama adalah menjalin hubungan emosional yang lebih erat antara korps Biro Hukum.” Pada akhirnya, Tito berharap agar sinergitas yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas kerja di bidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA