JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, PT Pupuk Indonesia Persero menyambut baik usulan yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Singkong Indonesia (MSI). Mereka berharap agar singkong bisa ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang berhak menerima alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Strategi Peningkatan Produktivitas Singkong dan Kebijakan Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Petani". Acara ini berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk menganalisis kondisi di lapangan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan produktivitas tanaman singkong. Dalam kesempatan tersebut, Tri menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi melalui identifikasi komoditas pertanian strategis. Singkong merupakan salah satu komoditas yang diidentifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024, terdapat sembilan komoditas yang menjadi penerima pupuk bersubsidi, termasuk padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, pemerintah pada awal tahun 2024 menambah alokasi pupuk bersubsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Tri menekankan pentingnya penambahan volume ini untuk meningkatkan serapan pupuk bersubsidi melalui optimalisasi. Dengan mengidentifikasi komoditas strategis di daerah, diharapkan akan meningkatkan nilai ekonomi dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Dia juga menjelaskan bahwa singkong, yang dikenal juga sebagai ubi kayu, memiliki potensi besar sebagai komoditas alternatif pangan dengan kandungan karbohidrat yang setara dengan beras. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil singkong terbesar di dunia, menduduki peringkat kelima dengan total produksi mencapai 18,3 juta ton, yang setara dengan 87 persen dari kebutuhan pangan nasional. Sebagian besar, sekitar 97 persen, dari produksi singkong digunakan untuk pangan. Hal ini menunjukkan peranan penting singkong sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan produktivitas singkong sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan. Tri menambahkan bahwa ada beberapa komponen dalam budidaya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas singkong. Ini termasuk penggunaan pupuk yang tepat, pemilihan varietas yang tahan terhadap cekaman, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Pupuk Indonesia telah mengembangkan teknologi untuk merumuskan pupuk NPK yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, termasuk pupuk NPK 17-6-25 khusus untuk singkong. Pupuk ini mengandung Nitrogen sebesar 17 persen, Fosfat 6 persen, dan Kalium Chlorida 25 persen. Hasil uji coba di beberapa daerah, terutama di Sumatera, menunjukkan bahwa penggunaan pupuk ini dapat meningkatkan hasil panen singkong. Rata-rata hasil panen per hektare mencapai 45 ton, meningkat dari rata-rata sebelumnya yang hanya sekitar 27 hingga 28 ton per hektare. Tri juga menekankan bahwa meskipun pupuk NPK untuk singkong ini berpotensi meningkatkan produktivitas petani, perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan masuknya pupuk ini ke dalam skema subsidi. Pupuk Indonesia juga menunjukkan komitmennya terhadap komoditas singkong melalui proyek *demonstration plot* (demplot) yang dilaksanakan di lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung. Lahan tersebut telah dipulihkan kesuburannya dengan menggunakan produk Pupuk Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya singkong. Lebih lanjut, Pupuk Indonesia juga menginisiasi Kampung Singkong di Desa Sriwijaya Mataram, Lampung Tengah. Desa ini dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan komoditas singkong yang dikelola oleh Pupuk Indonesia. Tri menegaskan bahwa petani singkong memerlukan pendampingan berkelanjutan serta bantuan subsidi pupuk dengan formula NPK 17-6-25 untuk meningkatkan hasil produksi dan menjaga kelestarian lahan pertanian. FGD yang membahas tentang "Strategi Peningkatan Produktivitas Singkong dan Kebijakan Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Petani" ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya. ANTARA